Polemik Rekrutmen Tenaga Perawat, Mas Ipin : Kalau Ada Yang Baru Laporkan Saya

Trenggalek, Koranmemo.com – Rekrutmen puluhan tenaga perawat berstatus karyawan harian lepas (KHL) yang dilakukan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Soedomo Kabupaten Trenggalek masih menimbulkan polemik. Pasalnya proses rekrutmen sebanyak 30 tenaga perawat itu dinilai tidak transparan dan disinyalir rawan terjadi praktik ‘titipan’ karena tidak diumumkan kepada publik.

Menanggapi hal ini, pelaksana tugas (plt) Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengaku akan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang dinilai bermasalah. Selain dapat mengganggu pelayanan kesehatan, dugaan praktik ‘titipan’ seperti yang sebelumnya santer dibicarakan masyarakat ini juga merugikan banyak pihak. “Sanksinya tergantung tingkat kesalahannya dulu,” ujar Mas Ipin sapaan akrabnya kepada awak media saat dikonfirmasi.

Sebelumnya Mas Ipin telah melakukan klarifikasi kepada pihak rumah sakit. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, mereka yang diambil adalah yang sudah menjalani praktik lebih dari tiga tahun. Diakuinya, proses perekrutan pegawai harus mendapat persetujuan kepala daerah. Namun hal itu tidak serta merta dipenuhi jika tenaga kesehatan yang dibutuhkan dinilai mendesak untuk pelayanan masyarakat.

“Rekrutmen harus seizin Bupati. Setelah formasi disepakati Bupati, pihak rumah sakit bisa melakukan penjaringan. Jika darurat, bisa langsung merekrut tanpa harus melakukan tes dan sebagainya. Kemarin saya konfirmasi saya minta direkrut orang-orang yang memang dulu nilainya di bawahnya yang sudah kami terima untuk diprioritaskan. Klasifikasinya yang diangkat sudah magang atau mengabdi lebih dari tiga tahun,” jelasnya.

Untuk memastikan rekrutmen sesuai prosedur, Mas Ipin mewadahi aduan semua pihak untuk melaporkan jika ada temuan pegawai baru dalam proses rekrutmen tersebut. Menurutnya, 30 tenaga perawat itu sebelumnya telah magang di RSUD Dokter Soedomo lebih dari tiga tahun sehingga dinilai layak untuk menggantikan beberapa pegawai yang diterima PNS.

“Laporan ke saya yang diatas tiga tahun. Kalau ditemukan ada yang baru mohon laporkan kepada saya, saya akan memberikan teguran keras kepada oknum-oknum pelaksananya. Kalau memang ada yang baru dan tidak sesuai yang dilaporkan kepada saya, tolong kasih tahu saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur RSUD Dokter Soedomo Kabupaten Trenggalek, Saeroni mengakui secara tidak langsung perekrutan pegawai yang terkesan tertutup. Dia berdalih jika proses itu dilakukan untuk mengisi kekosongan pegawai pasca sebanyak 14 karyawan diterima sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Padahal, pelayanan yang dilakukan harus tetap terlayani dengan baik.

“Ini kan ada yang diterima CPNS, sekitar 14 orang. Kemudian ada penambahan ruangan, ini kami rekrut sekitar 30 orang. Sebanyak 30 orang itu kami ambil yang sudah magang atau daftar setelah tahun 2018. Tahapannya sudah ada kelulusan. Ini untuk perawat saja,” ujarnya kepada Koranmemo.com saat dikonfirmasi.

Saeroni berdalih, rekrutmen yang dilakukan dengan kesan tertutup itu dilakukan bukan tanpa alasan. Menurutnya, jika melakukan rekrutmen secara terbuka dan melibatkan pihak ketiga membutuhkan waktu dan proses cukup lama. Padahal kebutuhan pegawai baru itu mendesak untuk mencangkup segala aspek pelayanan.

“Kita nggak tahu yang akan diterima itu berapa, terus ini harus cepat. Kalau kita menggunakan pihak ketiga lagi membutuhkan waktu yang banyak. Jadi ini KHL (karyawan harian lepas,red), kamu kerja dibayar kalau nggak kerja tidak dibayar. Jenjangnya tidak ada,” katanya.

Mengacu pada Perbup nomor 71 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan pegawai non PNS BLUD RSUD Dokter Soedomo Trenggalek, pada bab ke VII tentang pengadaan, seleksi dan persyaratan umum pada pasal 13 menyebutkan seleksi harus dilakukan dilakukan secara transparan, netral, objektif, akuntabel, bebas dari KKN dan terbuka.

Reporter Angga Prasetya

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date