Polemik PDAM Malang Memanas

Malang, koranmemo.com – Polemik keberadaan PDAM Kota Malang semakin memanas. Hal ini diketahui setelah Pemerintah Kabupaten Malang memasang papan peringatan penyegelan lantaran bangunan pompa air milik PDAM Kota Malang disebut tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Namun kalangan DPRD Kota Malang, menilai tindakan penyegelan tersebut sangat tidak pantas, seharusnya sebagai pejabat publik ke dua instansi  duduk bersama untuk menyelesaikan polemik yang ada antara Pemkot Malang dan Pemkab Malang.

Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Fransisca Rahayu Budiwiarti menyayangkan tindakan tersebut, seharusnya kedua belah pihak saling duduk bersama. “Pemasangan papan peringatan memang tak berpengaruh pada kinerja PDAM Kota Malang. Tapi saya harapkan bisa dicarikan solusi dan jalan tengahnya. Tetap pada koridor perjanjian di awal,” terangnya, Kamis (11/07).

Disampaikan, Pemerintah Kabupaten Malang tetap mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, Pemkot Malang juga akan mematuhi semua regulasi yang dikeluarkan. Karena Pemkot Malang juga sudah berkomitmen untuk tidak keluar dari koridor hukum yang ada.

“Pihak Pemkot Malang akan bayar apapun atau berapapun besarannya asal telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini ada aturannya, ada rumusnya semua. Tidak berani melangkah dari peraturan menteri,” ucapnya lagi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Didik Budi Mulyono memastikan jika polemik tersebut akan segera diselesaikan dengan cara yang baik dan sesuai aturan. Koordinasi antar dua pihak akan terus dilakukan dan ke dua pihak sudah berencana untuk melakukan pertemuan.

“Termasuk berkaitan dengan pemasangan papan peringatan rencananya akan segera dilepas.

Kalau papan peringatan itu kan bentuk penegakan hukum. Selebihnya akan diselesaikan dan kami terus berkoordinasi,” jelasnya.

Pemkab Malang melakukan pemasangan papan peringatan lantaran rumah pompa perusahaan air minum PDAM kota Malang, dianggap telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) nomer 1 tahun 2018 tentang IMB yang terkandung pada pasal 13 ayat 1 dan Perda nomer 12 tahun 2017 tentang Izin Gangguan terutama yang terkandung dalam pasal 3 ayat .

Seperti diketahui, polemik yang melibatkan Pemkot Malang serta Pemkab Malang itu terjadi lantaran perkara kompensasi. Di mana Pemkot Malang memilih tetap mengacu pada perjanjian awal yaitu dengan evaluasi tiga tahun sekali. Dalam perjanjian tersebut juga sudah tertera tenggat waktu perjanjian mulai 2002 hingga 2022.

Bahkan polemik ini sempat membuat Guberunur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan solusi kepada ke dua belah pihak. Namun sepertinya solusi tersebut belum dapat mengakhiri polemik yang ada. Hingga akhirnya Pemkab Malang melayangkan gugatan kepada Kemen PU.

Reporter Arief juli prabowo

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date