Plt Bupati Pimpin Pengambilan Sumpah Janji PNS

Nganjuk, koranmemo.com – Plt Bupati Nganjuk K.H. Abdul Wachid Badrus, M.Pdi., memimpin pengambilan sumpah janji 140 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Rabu (11/4) sekitar pukul 10.30 WIB, di Pendopo Pemkab Nganjuk.

Plt Bupati Nganjuk berharap PNS tersebut dapat meningkatkan profesionalitas, memiliki nilai dasar integritas, etika profesi, kedisiplinan serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Acara tersebut dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Ir. Agoes Soebagijo, Kepala BKD Kabupaten Nganjuk Drs. Sudrajat, M.M., Asisten Administrasi Umum Moch Radjoeli, MM., serta Kepala Organisasi Perangkat daerah terkait.

Diawali dengan kata-kata pendahuluan sumpah yang dipimpin oleh Plt Bupati Nganjuk serta didampingi Pejabat Rokhaniwan, dan perwakilan Pegawai Negeri Sipil yang diambil sumpahnya. Perwakilan tersebut adalah Dina Susanti, Amd. kep dan Fransiskus Nico H.K, S.Kep.NersPP. Pengucapan sumpah pun diikuti oleh 140 Pegawai Negeri Sipil yang diambil sumpah janjinya.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji oleh perwakilan Pegawai Negeri Sipil yang diambil sumpahnya. Dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk Drs. Sudrajat, MM dan Kabid Pengendalian dan Pembinaan Pegawai Ir. Sri Handayani Rusiawati,M.Si.

Plt Bupati memberikan sambutan yang diawali dengan mengucapkan selamat kepada para Pegawai Negeri Sipil yang baru saja diambil sumpah/janjinya. PNS diharap mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasar Pancasila dan UUD 1945.

“Semoga dengan pelaksanaan sumpah atau janji tersebut dapat betul-betul mampu membawa PNS yang baru saja diambil sumpah/janjinya lebih disiplin, baik itu ucapan, tulisan maupun perbuatan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Gus Wachid (sapaan Plt Bupati) menjelaskan, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku keberpihakan PNS pada bakal calon peserta Pilkada yang mengarah pada aktifitas politik, praktis merupakan bentuk pelanggaran disiplin yang dapat dikenakan sanksi.

“Kepada saudara untuk menjunjung profesionalitas serta netralitas PNS dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat agar saudara terhindar dari intervensi politik praktis,” harapnya. (adv/hms pemkab)

Reporter: Andik Sukaca

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date