Pilkada, Anggota DPR RI Ingatkan ASN Tak Aktif Dukung Paslon

Jombang, koranmemo.com-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan serentak di sejumlah kota/kabupaten pada Juni mendatang. Salah satunya juga akan digelar di Jombang. Hal ini juga menjadi perhatian kalangan DPR RI  (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).

Wakil rakyat mengingatkan keras agar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang wilayahnya berlangsung Pilkada termasuk Jombang, agar tak ikut aktif aksi dukung mendukung pasangan calon (Paslon) tertentu.

“Silahkan salurkan hak pilih sesuai pilihan pada waktunya. Tapi ASN saya ‘warning’ tidak ikut aktif dukung mendukung paslon di Pilkada, begitu juga di Jombang,” kata Anggota Komisi II DPR-RI dari Fraksi Gerindra, Azikin Soltan saat di wawancarai sejumlah wartawan di sela kunjungan kerja Komisi II DPR-RI ke Jombang, Kamis (1/2).

Dalam Undang-undang ASN, menurut Azikin, melarang ASN menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu peserta Pilkada.

“Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah diminta agar benar-benar tegas memberikan pemahaman dan mensosialisaikan kewenangan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk melaksanakan fungsi mencegah terjadinya praktik politik uang dan netralitas ASN, TNI dan Polri, sesuai pasal 93 huruf e dan f Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017,” tegasnya.

Di Jombang, pilbup (pemilihan bupati) akan diikuti tiga pasangan calon, dimana bupati dan wakil bupati saat ini bakal maju dalam perebutan kursi tertinggi di pemerintahan kota santri dengan menggandeng masing-masing calonnya.

Terkait majunya sejumlah pejabat Pemkab Jombang pada Pilbup nanti, Azikin juga kembali meminta ASN untuk mentaati aturan yang telah ditentukan, dengan tidak turut aktif aksi dukung mendukung calon tertentu.

“Di Jombang perlu ‘warning’ lebih awal agar ASN tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon-calon tententu,” ujarnya.

Sementara, majunya sejumlah pejabat, juga bakal berefek pada kekosongan jabatan. Menanggapi ini Azikin menyatakan jika hal ini akan di tindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. “Untuk mengirim Pelaksana Tugas (Plt)  kepala daerah yang mengalami kekosongan jabatan bupati – wakil bupati,” pungkasnya.

Reporter: Agung Pamungkas
Editor: Achmad Saichu

 

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.