Pengusaha Diperiksa KPK

Ungkap Fee untuk Wali Kota

 

Madiun, koranmemo.com – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi dan gratifikasi proyek Pasar Besar Madiun (PBM). Jumat (2/12), KPK memeriksa delapan dari sembilan Ketua Asosiasi Jasa dan Kontruksi di Kota Madiun.

Mereka diperiksa sebagai saksi atas tersangka Wali Kota Madiun Bambang Irianto untuk konfirmasi tentang uang fee yang disetorkan pada setiap proyek di lingkup Pemerintah Kota Madiun.

Pantauan di lapangan, sekitar pukul 09.30 WIB delapan ketua asosiasi ini sudah berada di Aula Bhara Mahkota Polres Madiun Kota. Mereka yang diperiksa, Ketua Gapeksindo Sutomo, Ketua Aksindo Rochim R, Ketua Gapeknas Yayat Prawira Sumantri, Ketua Askindo Riyadi, Ketua Aspeknas Noer Mohammad, Ketua Gakindo Sukarman, Ketua Gabpeknas Arief K dan Ketua Gapensi Moch Rofiq. Sementara Ketua Aspekindo, Ernes tidak bisa menghadiri pemeriksaan lantaran sakit.

Ketua Gapeksindo Sutomo mengakui telah ditanya penyidik KPK terkait jumlah uang atau fee proyek yang disetorkan kepada tersangka Bambang Irianto melalui pejabat tertentu.

“Secara umum seperti itu. Antara 5 sampai 7 persen. Ya setiap pekerjaan proyek kan dipotong kewajiban itu. Kalau nggak mau dipotong ya nggak dapat pekerjaan,” akunya, Jumat (2/12).
Praktik potongan anggaran proyek, lanjut Sutomo, memang sudah berjalan sejak lama.

“Iya, memang diserahkan kepada Adbang, ke Pak Sadikun (Kepala Bagian Adminitrasi Pembangunan,red). Kami nggak tau uang itu akan dibawa kemana, yang jelas kami menyerahkan ke Adbang,” jelasnya.
Ketua Aksindo Rochim mengamini apa yang dikatakan Sutomo. Menurutnya, semua pekerjaan proyek bisa dikondisikan oleh Adbang, asalkan mau memberikan fee yang telah dipatok antara 5 sampai 7 persen tersebut. “Ya sampai segitu lah. Ya memang begitu. Ya sama, memang ada potongan,”katanya.

Rochim juga mengaku, pertanyaan yang diajukan penyidik sama persis dengan pertanyaan yang pernah diajukan pada saat dirinya diperiksa di Mako Satuan Brimob Detasemen C Pelopor. Penyidik hanya menanyakan seputar keterlibatan asosiasi ini dalam proses lelang PBM. Namun Rochim menampik jika pernah terlibat dalam proyek senilai Rp 76,5 miliar tersebut.

Selain delapan ketua asosiasi jasa kontruksi, hadir pula di Aula Bhara Mahkota, Direktur RSUD Kota Madiun Resty Lestantini, Ketua Komisi III DPRD Kota Madiun Bondan Panji Saputro, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Agus Siswanta dan Sekda Maidi.

Informasi didapat, Resty kembali menghadap penyidik, lantaran sebelumnya izin dari pemeriksaan dengan alasan menghadiri acara penutupan survei akreditasi rumah sakit. Agus Siswanta diperiksa juga masih terkait proyek yang ditangani DPU.
Sedangkan Panji mengaku, datang lantaran sebelumnya telah diundang KPK untuk hadir dalam penyidikan, Jumat (2/12). Namun saat menerima undangan via telephon, Kamis (1/12), ia sedang mengikuti acara kedinasan di Surabaya. Setelah Panji datang ke Bhara Mahkota bersama dengan delapan ketua asosiasi jasa kontruksi, ternyata tidak ada jadwal pemeriksaan untuk dirinya.
Sekda Maidi yang datang paling sore, pukul 15.00 WIB terlihat langsung memasuki ruang pemeriksaan. Berselang 15 menit, Maidi keluar dengan dikawal ajudannya. Maidi mengaku, penyidik masih membutuhkan beberapa dokumen keuangan tahun 2009-2016 yang dianggap kurang. Sehingga ia harus menyiapkan dokumen yang diminta.
“Ada beberapa berkas yang kurang dan harus saya siapkan. Masalah kegiatan anggaran 2009 sampai 2016,” katanya.
Sekadar diketahui, Walikota Madiun Bambang Irianto resmi ditahan KPK sejak (23/11). Ia dijerat Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (adi/jur)

 

Follow Untuk Berita Up to Date