Pemkot Surabaya Kembali Selamatkan Aset Tanah Seluas 7 Hektare

Surabaya, koranmemo.com – Aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang bermasalah satu per satu mulai kembali. Terhitung selama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjabat, sekitar  100 (seratus) hektare aset kembali milik Pemkot Surabaya.

Untuk kali ini, ada milik Pemkot Surabaya berhasil diselamatkan berada di Desa Ploso, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Dengan secara resmi aset tersebut seluas tujuh hektare tanah atau senilai Rp 26 miliar ini telah diserahkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim), Sunarta, bersama jajarannya kepada Wali Kota Surabaya.

Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan upaya Kejati Jatim yang banyak membantu Pemkot Surabaya untuk menyelamatkan aset kota. Dengan begitu, Risma menyebut ke depan aset ini akan digunakan sebaik mungkin dan akan dikembalikan fungsinya untuk masyarakat Kota Surabaya.

“Tanah ini milik kami selama 20 tahun lalu, tetapi kami tidak bisa menikmatinya karena, ada permasalahan. Kemudian kami meminta bantuan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) menjadi pengacara negara untuk pengembalian aset. Sekarang ini penguasaannya jadi milik pemkot, saya merasa bersyukur,” terang Wali Kota Risma saat menggelar di Ruang Sidang Balai Kota, Senin, (27/5/2019).

Dia menuturkan tanah aset yang baru saja diserahkan, bakal digunakan sebagaimana fungsinya. Risma juga akan memikirkan pengelolaan tanah seluas 7 hektare lpara tersebut untuk kepentingan masyarakat. Namun, karena lokasi berada di luar Surabaya, maka pihaknya bakal terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait,untuk rencana pengelolaan tanah ke depannya.

“Tanah yang baru saja diserahkan ini masih akan kami pikirkan akan digunakan apa. Dengan mengingat lokasinya berada di Sidoarjo. Bisa juga nanti tanahnya kami tukar guling atau bagaimana nantinya,” sebut Wali Kota Risma kepada koranmemo.com.

Namun, Tri Rismaharini mengungkapkan selama ini jika aset yang berhasil diselamatkan lokasinya berada di Surabaya, pihaknya mengembalikan fungsi lahan yang sifatnya urgent (mendadak) untuk masyarakat.

“Jadi kalau yang wilayah Surabaya kita bisa bangun waduk, sekolah, kolam renang untuk anak sekolah, taman dan apapun yang kaitannya berhubungan kepentingan warga Kota Surabaya,” jelasnya.

Selanjutnya, tanah seluas 7 (tujuh) hektar itu merupakan aset milik Pemkot Surabaya, namun kemudian dikuasai oleh pihak lain. Sehingga Pemkot Surabaya tidak bisa menggunakannya lagi. “Itu adalah merupakan aset yang digunakan, tapi kita tidak bisa ambil kembali jadi kompensasi. Kita sudah menyerahkan tanah, tapi mereka tidak menyerahkan tanah kembali alias (tukar guling),” tutur Risma.

Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi (Ka Kejati) Jatim, Sunarta menambahkan pengembalian tanah dapat diambil karena, ada tindak pidana korupsi. Ia menyebut lahan seluas 7 hektare itu merupakan barang bukti dan saat ini telah diserahkan kembali kepada Pemkot Surabaya. “Jadi di dalam permasalahan tersebut ada tindak pidana korupsi. Tanah tersebut jadi barang bukti dan diambil oleh negara. Maka dalam pelaksanaan putusan, 7 (tujuh) hektare diserahkan ke Pemkot Surabaya sebagai pelaksanaan dari putusan Pengadilan Tinggi,” ujar Sunarta.

Sunarta menegaskan ke depan pihaknya akan terus berusaha untuk menyelamatkan aset-aset negara yang lepas atau dikuasai pihak-pihak terkait.

“Kami atas nama Kejaksaan Tinggi, atas nama kejaksaan RI, mengucapkan selamat atas kembalinya tanah aset setelah sekian lama tidak dapat dikuasai, sehingga sudah kembali ke tangan Pemkot Surabaya,” imbuhnya.

Reporter M Fauzi

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date