Pemkot Madiun Kekurangan ASN Bersertifikat Ahli Pengadaan

Madiun, koranmemo.com – Pemkot Madiun “pusing tujuh keliling”. Pasalnya, saat ini kekurangan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki sertifikasi keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).

Tahun 2016 lalu, dari 88 ASN yang mengikuti pelatihan PBJP, hanya 11 ASN saja yang dinyatakan lulus. Hal ini diungkapkan Sekda Kota Madiun, Maidi saat membuka acara pelatihan PBJP di Gedung Diklat Kota Madiun, Senin (23/10) kemarin. “Saat ini hanya ada sekitar 200 ASN di lingkup Pemkot Madiun yang baru mengantongi sertifikat PBJP,” katanya.

Menurutnya, angka itu pun semakin berkurang setiap tahunnya, lantaran banyak pejabat sudah purna tugas. Sehingga pelatihan seperti ini sangat diperlukan, agar ASN yang bertindak sebagai pengguna anggaran (PA) ataupun pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat teknis kegiatan (PPK) dapat memahami aturan dan terhindar dari masalah hukum.

“Pemahaman tentang aturan tersebut, sangatlah penting dalam upaya meminimalisir potensi kesalahan yang mungkin terjadi dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sehingga diharapkan tidak ada lagi ASN yang terkena masalah hukum dikarenakan kekurang pahamannya terhadap peraturan tersebut,”katanya.

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, banyak ASN yang terjerat masalah hukum. Seperti contoh proyek Embung Pilangbango dan Gedung DPRD. PA dan PPK akhirnya dimeja hijaukan dan divonis bersalah oleh Majelis Hakim. Maidi tak memungkiri bahwa itu semua lantaran pejabat yang berkompeten tidak memiliki sertifikat kompetensi dibidang PBJP.

“Pelatihan ini untuk dapat meminimalisir kesalahan yang akan berimplementasi terhadap masalah hukum,” ujarnya.

Selain untuk pelatihan, sertifikat lulus uji PBJP ini juga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam promosi jabatan. Ia menjelaskan, 11 ASN yang lulus uji PBJP tahun lalu, langsung mendapatkan promosi jabatan.

“Sertifikasi pengadaan barang dan jasa ini sebagai pertimbangan promosi jabatan. Tahun lalu ada 11 yang lulus ya kita promosikan jabatannya. Sehingga dalam menjalankan kegiatan di OPD-nya, dapat berjalan bagus,” tandasnya.

Terpisah, narasumber dari Lembaga kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Ahmad Husni Tamrin mengatakan, banyaknya pejabat yang belum mengantongi sertifikasi PBJP, menjadi celah terjadinya korupsi. Sehingga setelah pelatihan ini, ASN diharapkan dapat memahami tentang PBJP.

“Diharapkan prosedur pengadaan barang dan jasa bisa diterapkan dan ditegakkan. Kalau sudah ditegakkan, Insyaallah tidak akan terjadi masalah. Banyaknya OTT (operasi tangkap tangan,red) di daerah, juga karena banyak ASN yang tidak memiliki sertifikasi tersebut,”jelasnya.

Sementara itu, salah satu peserta mengaku malas mengikuti pelatihan tersebut. Karena jika lulus dan mendapat sertifikat PBJP, maka ditakutkan akan memegang suatu jabatan yang mempunyai resiko hukum cukup besar.

“Hawane koyok ngene mas (musimnya kayak gini mas,red). Punya sertifikat terus disuruh nangani proyek, malah gak iso turu (malah nggak bisa tidur,red). Wedi kenek masalah (takut kena masalah,red),” kata salah satu peserta yang tidak ingin disebutkan namanya.

Reporter: M. Adi Saputra

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.