Pemkot Dorong Percepatan Perizinan Usaha

Kediri, koranmemo.com – Menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Rapat Kerja Pemerintah mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha Daerah di Hall B3 JIExpo Kemayoran Jakarta, Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri mengadakan  rapat staf di Ruang Kilisuci Balai Kota Kediri, Selasa (3/4).

Jumadi, Pjs Wali Kota Kediri mengatakan, jika pelayanan perizinan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tidak lagi dalam hitungan hari, namun sudah harus bisa diselesaikan dalam hitungan jam. “Perizinan dibuat cepat merupakan PR kita, agar pemohon tidak lama menunggu,” ujar Pjs Walikota.

Jumadi melanjutkan, di Kota Kediri mulai tahun 2015 lalu hingga saat ini sudah melakukan penyederhanaan perizinan. Dari yang awalnya 153 izin menjadi 56 izin dengan cara menghapus 2 izin, menggabungkan 62 izin serta 40 izin disederhanakan dan limpahkan.

Dari 56 izin tersebut, 52 cukup ditandantangani oleh DPM PTSP dan 4 izin lain masih menjadi kewenangan wali kota seperti rekomendasi lokasi, izin prinsip tata ruang, izin perubahan penggunaan tanah, dan izin lokasi. Dan 90 persen perizinan tersebut telah digratiskan.

Dia juga menjelaskan, saat ini perizinan di Kota Kediri juga dapat dilakukan dimana pun karena sudah berbasis online. Pemohon bisa mengakses website kswi.dpm.kedirikota.go.id , atau juga bisa mengunduh aplikasi SIMPEL, sehingga tidak perlu datang ke Kantor DPM PTSP. Namun masih ada beberapa izin yang belum bisa online.

Untuk perizinan online, ada pembayaran izin beretribusi bisa melalui teller atau ATM Bank Jatim dan dokumen perizinan diantar lewat PT. Pos Indonesia karena Pemerintah Kota Kediri juga sudah melakukan penandatanganan MoU kerjasama dengan Bank Jatim dan PT. Pos Indonesia.

Dalam rapat staf tersebut disampaikan sekerang telah terbentuk satgas Kemudahan Berusaha, yang bertugas untuk inventarisasi seluruh perizinan, pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan, peningkatan pelayanan, membentuk layanan pengaduan, review regulasi yang menghambat, menyiapkan dukungan teknologi informasi dan koordinasi dengan satgas di atasnya.

Selain itu juga ada beberapa rencana optimalisasi sistem perizinan yang merupakan target 2018, yakni digital signature. Tanda tangan melalui digital disahkah oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Selain juga akan bekerjasama dengan Dirjen Dukcapil agar ketika daftar perizinan, ketika menulis nomor NIK langsung muncul data dirinya.

Jumadi juga menyampaikan upaya kerjasama dengan Dirjen Pajak. “Apabila pemohon masih ada tunggakan pajak secara otomatis pemohon tidak bisa melakukan permohonan perizinan,” jelasnya Pjs Walikota Kediri.

Sementara itu Kepala DPM PTSP, Anang Kurniawan menyampaikan, perizinan online yang akan diintegrasikan dengan Dirjen Dukcapil menjadi target DPM PTSP pada tahun 2018 ini. Dengan sistem terintegrasi akan lebih cepat sesuai dengan arahan Presiden dan lebih memudahkan warga Kota Kediri kedepannya.

Turut hadir dalam rapat staf tersebut Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu, Asisten Administrasi Umum Maria Karangora, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Enny Endarjati, Kepala DPM PTSP Mohamad Anang Kurniawan dan Kepala OPD Pemkot Kediri.(adv/humaspemkotkediri)

Reporter : Dhita Septiadarma

Editor : Della Cahaya

Follow Untuk Berita Up to Date