Pemilu Serentak Dan Seleksi Partai Politik

Kediri, koranmemo.com – Saya membayangkan pelaksanaan pemilu tahun 2019 nanti. Betapa rumitnya. Pemilih disuruh mencoblos capres-cawapres, calon anggota DPR, Anggota DPD, DPR Propinsi, dan DPR Kabupaten/Kota. Lima institusi. Masing-masing institusi ada banyak calon.

Pemilih harus mencermati nama-nama calon dari masing-masing tingkat pemilihan. Berapa lama nanti waktu dibutuhkan untuk mencoblos di dalam bilik suara. Sementara pemilih harus mempertimbangkan track record masing-masing calon. Tentu, pemilih harus mengetahui profile semua calon yang terpampang di kertas suara. Itu idealnya. Tetapi jika tidak dapat dilakukan dengan standard ideal, buat apa kampanye ‘kenali orangnya, ketahui programnya, dan coblos gambarnya’?

Dan selanjutnyam berapa lama dibutuhkan waktu untuk memeriksa kertas suara dan menghitung suara yang masuk. Betapa rumitnya. Berapa lama bisa diselesaikan? Mungkin sampai malam. Semoga tidak sampai pagi.

Jika konstituen (pemilih) masih harus memelototi track record masing-masing nama calon anggota legislatif, lalu apa fungsi partai politik selama ini?

Regulasi Administrasi

Pemerintah melalui UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, pasal 13 poin e, menyatakan partai politik berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Sementara dalam UU Nomor 2 tahun 2011 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tidak mencantumkan kewajiban partai politik. Kedua UU tentang partai politik tersebut hanya menekankan fungsi administrasi.

Seperti bagaimana urusan administrasi kepartaian harus dijalankan. Bagaimana administrasi keuangan yang harus dipenuhi. Apa syarat-syarat administrasi pendaftaran calon anggota legislatif, pemenuhan kuota 30% calon perempuan, serta legalitas formal kepartaian lainnya.

Pemerintah melalui dua UU tersebut tidak mendorong kuat fungsi edukasi dari partai politik. Padahal fungsi edukasi politik sebenarnya jauh lebih penting. Bagaimana partai harus menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi pemimpin yang kompeten.

Bagaimana partai harus menempa kader-kadernya sehingga mampu mengemban amanah bangsa untuk kemajuan masa depan. Semua itu semestinya dijalankan oleh partai politik. Dan harus diakui bahwa pemerintah masih sebatas mendorong peran administratif dari partai politik.  Pemerintah cenderung absen dan tidak mendorong partai politik menjalankan fungsi social politiknya secara maksimal.

Tentu, tidak semestinya partai politik habiskan energy hanya untuk urusan administrasi, sehingga abai terhadap fungsi utamanya yaitu melakukan edukasi politik dan menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas. Partai politik harus mampu mengatasi persoalan administrasi. Partai politik dituntut untuk melampaui tantangan yang dihadapi bangsa ini. Rumitnya system pemilihan yang ditetapkan oleh pemerintah, jelas harus dapat diurai oleh partai politik. Sehingga konstituen merasakan fungsi adanya partai politik. Jika partai gagal menfasilitasi kerumitan pemilihan, maka wajar jika muncul pertanyaan buat apa partai politik?

Pemilu Serentak dan Seleksi Alam Partai Politik

Ada sebuah analisis berkembang bahwa pemilu serentak tahun 2019 yang akan datang akan menggeser posisi elektabilitas partai politik dari posisi atas ke posisi tengah dan posisi tengah ke posisi bawah. Beberapa partai politik diprediksi akan turun perolehan suaranya. Dan ada partai politik yang diprediksi akan naik level menjadi partai besar. Semua itu berkorelasi dengan sosok capres cawapres. Bagi partai politik yang memiliki calon presiden atau wakil, maka partai itu akan diuntungkan dan akan memperoleh berkah suara. Sementara partai yang tidak memiliki calon, atau setidaknya tidak memiliki kedekatan dengan calon, maka diprediksi akan mengalami paceklik suara. Bahkan kemungkinan besar akan terdepak dari posisinya saat ini.

Jika nanti prediksi tersebut terwujud, maka itu merupakan konskuensi politik yang harus dibayar oleh partai politik. Sebab, kesibukan administrasi partai politik, mau tak mau, mengabaikan peran politik partai. Edukasi politik partai macet dan advokasi politik yang semestinya dilakukan oleh partai juga alpa dilakukan. Bahkan kaderisasi dalam kerangka menyiapkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitaspun tidak masuk dalam mainstream pemikiran partai politik.

Partai politik di era modernitas selayaknya banyak melakukan kajian tentang konsep dan strategi politik menghadapi politik global. Baik yang menyangkut ekonomi, social budaya, maupun menghadapi penetrasi kekuasaan negara-negara maju. Secara internal, partai politik selayaknya melakukan kajian tentang kecenderungan social politik masyarakat seiring dengan arus informasi global. Lalu bagaimana konsep dan sikap politik yang harus diterapkan agar bangsa Indonesia terlindungi dari pengaruh dan cengkeraman politik asing.

Lalu, partai politik memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana harus menyikapi perkembangan politik yang ada. Bagaimana menyikapi tantangan modernitas yang dihadapi bangsa ini. Sehingga konsep politik bangsa dapat diterima oleh masyarakat luas, dan tantangan politik global dapat diselesaikan bersama.

Konsepsi politik ini belum muncul dan menjadi blue print partai politik. Karena partai politik masih terbelengu dengan paradigm administrasi sebagaimana dituntut pemerintah. Maka yang terjadi adalah elektabilitas partai politik terkoreksi oleh sosok capres cawapres. Partai politik yang mampu mengusung pasangan capres dan cawapres berpotensi untuk panen elektabilitas. Sementara partai yang jauh dari kandidasi pemilihan capres dan cawapres terancam akan paceklik suara.

Pada momen inilah parta politik diuji. Seberapa mampu partai politik menyerap aspirasi dan merumuskan konsep politik yang sesuai dengan kepentingan rakyat? Seberapa mampu partai politik melakukan edukasi sehingga melahirkan kader-kader yang kompeten dan amanah? Seberapa banyak partai politik mampu memberikan pembelaan kepada masyarakat? Semua itu menjadi tolok ukur elektabilitas partai politik.

Kita tunggu saja, bagaimana partai politik berkontestasi. Bagaimana partai politik berjuang melampaui seleksi alam sehingga ke depan tetap bisa eksis di panggung politik? Semoga pemilu nanti melahirkan pemimpin, wakil-wakil rakyat, dan partai politik yang amanah. Sehingga pemilu berikutnya dapat dilakukan dengan sistem yang sederhana, tidak membingungkan, tidak bertele-tele.

Penulis : Ropingi el Ishaq// Dosen Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Kediri

Follow Untuk Berita Up to Date