Pelanggaran Money Politik Bisa Dipenjara Minimal 3 tahun

Trenggalek, koranmemo.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Trenggalek menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai langkah lanjutan dalam rangka sosialisi pengawasan pemilu partisipatif. Sebanyak 23 perwakilan Ormas dan Organisasi Kepemudaan (OKP) turut hadir dalam pelaksanaan tersebut, Jum’at (29/12).

Saat ini panwaslu mengalami masa transisi regulasi, jika pada tahun kemarin panwaslu hanya berwenang mencegah dan mengawasai, sekarang berwenang untuk menindak sebagai penyidik, jaksa hingga hakim. Pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, jika terbukti melakukan pelanggaran seperti money politik yang bersifat langsung serta Terstruktur, Sistematik dan Masif (TSM) bisa dipidana dengan hukuman penjara minimal 3 tahun dan denda Rp 32 juta.

Ketua Panwaslu Trenggalek Agus Trianta menyampaikan, saat ini panwaslu menjadi multifungsi setelah adanya undang-undang yang lahir sekitar 2 bulan yang lalu. Sebenarnya panwaslu bukan peradilan pemilu namun peraturan yang telah dibuat mendekati kearah peradilan pemilu sendiri.

“Dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 488 hingga 592 mencakup semua pelanggaran seperti mony politik, dana kampanye serta pelanggaran pemilu yang lain,” jelasnya

Dicontohkan, misal ada kejadian money politik terus dilaporkan dan dalam proses sudah terbukti benar maka bisa dipidana dengan hukuman minimal 3 tahun penjara dan denda Rp 32 juta hingga mengakibatkan gugurnya calon peserta pemilu.

Namun dalam pelaksanaan proses dari pelaporan pelanggaran ke panwaslu hingga penetapan hanya mempunyai waktu 7 hari saja, jika proses penyidikan hingga penetapan lebih dari 7 hari maka pelanggaran tersebut dinyatakan kedaluwarsa dan gugur.

“Jadi masyarakat harus faham tentang peraturan pemilu hingga bagaimana cara melapor jika terjadi adanya pelanggaran,” ucapnya

Ditambahkan pula bagaimana cara melaporkan jika ada pelanggaran. Pastikan ada alat bukti formil dan materiil. Harus lengkap dengan adanya pelapor, terlapor, kejadian perkara, barang bukti, alat bukti serta saksi jangan lupa identitas harus lengkap. Pastikan minimal ada 2 alat bukti dan 2 saksi, jika hanya satu saja panwaslu akan memberikan waktu 24 jam untuk melengkapi berkas tersebut.

“Dengan kecanggihan teknologi saat ini masyarakat harus bisa ikut mengawasi pemilu dan pintar memanfaatkannya, misalkan menggunakan handphone dengan cara merekam atau memfoto kejadian pelanggaran sebagai bukti adanya pelanggaran,” tuturnya

Menurutnya, dengan pemahaman masyarakat yang matang mengenai pengawasan pemilu, maka masyarakat dapat membantu panwaslu untuk mengawasi jalannya pemilu. Dengan kata lain sudah faham tentang prosedur pelaporan jika ada pelanggaran.

Jika semua sudah jelas maka penanganan pelanggaran pemilu akan cepat dan tepat. Sehingga dalam waktu 7 hari tersebut sudah ada keputusan pelanggaran apakah masuk tindak pidana atau pelanggaran administrasi.

“Jika masuk pidana ada waktu 5 hari proses dengan perbaikan berkas diberikan waktu 3 hari saja.  Dari singkatnya waktu yang ada tersebut diharapkan masyarakat mampu memberikan support dan menjadi pengawas pemilu yang bijak di lingkungan masing-masing,” pungkasnya.

Reporter : Rudi Yuniriyanto

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.