PDTS KBS Kantongi Izin LK, Wali Kota Surabaya: Satwa Harus Dicarikan Pasangan

Surabaya, koranmemo.com – Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) resmi mengantongi izin lembaga konservasi (LK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Izin Lembaga Konservasi tersebut tertuang dalam surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.340/Menlhk/Setjen/KSA.2/5/2019 dan diserahkan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno yang diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini berada di rumah dinas kediaman Wali Kota, Jalan Sedap Malam Surabaya, hingga dilanjutkan dengan buka puasa bersama para awak media, Jum’at (17/5), malam.

Wiratno menyampaikan hal itu merupakan momen bersejarah bagi PDTS KBS apalagi, Kebun Binatang Surabaya (KBS) ini merupakan salah satu ikon yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya.

“Jadi begini saya asli orang Tulungagung, dan dulu waktu masa kecil kalau liburan selalu ke KBS, karena menjadi ikon Surabaya,” ujarnya.

Disampaikan, pemegang Izin Lembaga Konservasi berhak memperoleh koleksi jenis tumbuhan atau satwa liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan memanfaatkan hasil pengembangbiakan tumbuhan atau satwa liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta selain itu lanjutnya, bisa bekerjasama dengan lembaga konservasi lain di dalam maupun di luar negeri antara lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tukar menukar jenis tumbuhan dan satwa liar, peragaan dan peminjaman satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga hak-hak lainnya.

“Jadi maka setelah ini bisa mengelola satwa, bisa tukar menukar satwa. Kewajibannya yaitu menyejahterakan satwa. Misal burung, dari segi perawatan kandang harus cukup sehingga bisa terbang. Keputusan izin ini ditandatangani langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ibu Siti Nurbaya pada 14 Mei 2019 lalu,” terang Wiratno.

Disisi lain, pihaknya berharap setelah ini unsur pendidikan di KBS bisa lebih bagus lagi. Bahkan, apalagi satwa di KBS banyak yang berasal dari hampir seluruh Indonesia.

“KBS sendiri kan punya sebanyak 146 Komodo, sehingga potensi pengelolaan Komodo ke depannya bisa menjadi kebanggan nasional, karena tukar menukar Komodo harus mendapat izin dari Presiden RI,” imbuh Wiratno.

Sementara Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya menuturkan setelah mendapatkan izin maka, KBS bisa lebih fleksibel dalam mengelola, baik dari penggunaan uang, dan pembangunan, serta yang terutama untuk kesejahteraan satwa.

“Jadi begini Kemarinnya itu saya agak takut, kita bertandang cek ke Kebun Bintang Surabaya (KBS) mau untuk perbaiki kandang saja ada semacam yang menakut-nakuti dan sekarang dengan izin konservasi maka tidak ada alasan lagi bagi PDTS KBS untuk tidak melakukan perbaikan kualitas menjadi lebih baik lagi,” bebernya.

Dikatakan untuk yang paling utama harus dilakukan perbaikan setelah ini adalah kandang-kandang satwa. Bahkan, saya berharap satwa yang sendirian seperti, Zebra dan Singa harus dicarikan pasangan.

“Nanti itu dari kesejahteraan binatang akan lebih baik karena PDTS KBS bisa menjalankan berbagai program dengan maksimal dan bisa membuat lingkungan sekitar agar lebih baik,” tegasnya.

Reporter M Fauzi

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date