Pasca Penetapan KLB DB, Pemkab Hanya Tanggung 300 Pasien dari Total 973 Orang

Ponorogokoranmemo.com – Pasca penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah di Ponorogo, Kebijakan  penggratisan biaya rawat pasien oleh Pemkab Ponorogo terkesan tidak serius alias hanya pemanis bibir saja. Pasalnya, Pemkab hanya menanggung sebagian kecil pasien yang terjangkit virus nyamuk Aides aegepty tersebut. Ini sama halnya dengan bohong besar.

Dari data yang berhasil dihimpun di Pemkab Ponorogo, setelah munculnya Surat Keputusan (SK) Bupati Ponorogo tentang penetapan KLB demam berdarah Nomor : 188.45/1070/405.10/2019, yang diteruskan terbitnya surat edaran Sekda Ponorogo Agus Pramono Nomor: 440/310/405.10/2019 tertanggal 30 Januari 2019 tentang pembebasan biaya pasien DBD di seluruh rumah sakit, belakangan terungkap fakta, selain hanya melakukan penanggungan biaya perawatan dan pengobatan senilai Rp 1.850.000. Pemkab hanya menanggung Rp 300 pasien dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) yang semula hanya 179 orang. Padahal realitanya dari 6 rumah sakit swasta dan daerah, jumlah pasien demam berdarah mencapai  973 orang.

Hal ini dibenarkan oleh Sekda Ponorogo Agus Pramono. Dikatakan, kebijakan penggratisan tersebut berlaku sejak terbitnya SK penetapan KLB yakni 30 Januari. Sehingga pasien DBD yang dirawat sebelum terbitnya SK harus menanggung biaya sendiri atau ditanggung BPJS bila ia adalah salah satu anggota BPJS. “Kebijakan itu berlaku setelah SK diterbitkan, tidak bisa surut. Tentunya harus kroscek data real lagi agar tepat sasaran,” ujarnya, Minggu (3/2).

Agus menambahkan, dari data yang disodorkan Dinkes hanya 300 orang yang positif Demam Berdarah yang saat ini menjalani perawatan dengan rentang waktu masuk perawatan rumah sakit mulai 30 Januari. Pihaknya pun telah menyiapkan dana on call untuk penanggungan DBD senilai Rp 5 miliar.” Ada 300 orang dari 179 data yang disodorkan Dinkes. Dana on call yang disiapkan ada Rp 5 miliar,” ungkapnya.

Sementara itu, Humas RS Aisyah Ponorogo Prima Iswahyudi juga membenarkan kebijakan ini. Ia mengungkapkan penggratisan hanya dilakukan pada ruang rawat kelas III. Sedangkan kelas I dan II hanya ditanggung Rp 1.850.000 saja, selebihnya menjadi tanggungan pribadi dan BPJS.

Prima juga merinci selama Januari di rumah sakit Aisyah sedikitnya ada 294 pasien DBD dengan pasien suspect (diduga) 3 orang. ” Selama Januari di kita ada 294 pasien. Untuk penggratisan dari daerah itu cuman kelas III. Yang kelas I dan II  juga ditanggung daerah tapi cuman Rp 1.850.000. Selebihnya bayar sendiri,” pungkasnya.

Reporter Zainul Rohman

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date