Pasca OTT KPK, Keberadaan Syahri Mulyo Masih Misterius

Tulungagung, koranmemo.comHingga kini keberadaan Bupati Tulungagung non aktif periode 2013 – 2018, Syahri Mulyo masih misterius, setelah pihak KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas PUPR Pemkab Tulungagung, Jum’at (8/6) dini hari.

Bendahara Tim Pemenangan Paslon SahTo, Heru Santoso mengatakan hingga saat ini tim pemenangan SahTo belum bisa menghubungi secara pribadi nomor ponsel Syahri, karena handpone yang bersangkutan sudah tidak aktif. “Kami juga sudah mencoba menghubungi namun tidak aktif,” ungkapnya.

Ketika disinggung alasan Syahri mematikan handpone miliknya, kata Heru,  dirinya kurang tahu secara pasti kenapa handpone tidak aktif. Mungkin dengan adanya penetapan tersangka oleh KPK, itu ada sedikit dampak psikologis bagi seseorang. “Kita kurang tahu persislah, mungkin karena penetapan itu membawa dampak psikologi seseorang, kita menghormati privasi pak Syahri Mulyo,” tuturnya.

Heru mengaku ketemu terakhir dengan Syahri Mulyo pada Rabu (6/6) sore di kediamannya. Sebab, pada waktu itu juga dilaksanakan tasyakuran di rumahnya. Kemudian dirinya tidak mengetahui kemana perginya Syahri. “Namun saya yakin untuk pak Syahri dia pasti kooperatif, mungkin saat ini beliau masih terkena dampak psikologisnya dari penetapan itu,  dan menurut ajudannya dia juga masih baik – baik saja,” katanya.

Masih menurut Heru, dengan adanya penetapan tersangka terhadap Syahri Mulyo oleh KPK juga berdampak pada partai maupun tim kampanye namun itu tidak terlalu signifikan. Dan pihaknya tetap yakin dan solid untuk pemenangan dalam Pilkada Tulungagung hingga 27 Juni mendatang.

Pihaknya juga menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah terhadap Syahri Mulyo. Kemudian melihat posisi Syahri Mulyo yang saat ini sebagai calon dan juga ini statusnya merupakan mantan bupati per 30 April 2018 lalu. Dalam artian, Syahri Mulyo ini merupakan warga sipil atau warga biasa yang tentunya untuk melakukan usaha – usaha intervensi dalam hal pemerintahan itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin.

“Sehingga kita melihat sebagai warga biasa maka beliau (Syahri) tidak mungkin bisa melakukan intervensi apalagi melakukan pengaturan – pengaturan dalam hal sistim pemerintahan, kebijakan pemerintahan termasuk dalam hal pelaksanaan proyek – proyek yang ada di Tulungagung,” tegas Heru.

Sekedar diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 6 orang tersangka kasus suap di Kota Blitar dan Kabupetan Tulungagung.  Kasus tersebut menyeret dua nama kepala daerah, yakni Bupati Tulungagung non aktif periode 2013 – 2018, Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar, M. Samanhudi Anwar.  Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat rilisnya di gedung KPK pusat, Jumat (8/6) dini hari.

Dari keenam orang tersangka, sampai sekarang, KPK baru berhasil menangkap 4 orang, yakni Susilo Prabowo (SP), dari  pihak swasta atau kontraktor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, Sutrisno (SUT),  Agung Prayitno (AP) dari pihak swasta, dan Bambang Purnomo (BP) dari pihak swasta.

Reporter : Denny Trisdianto

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date