Pasca KPK Sambangi BPN, Pejabat Nganjuk Kembali Diperiksa?

Nganjuk, koranmemo.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk angkat bicara perihal program prona yang selama ini menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat. Terlebih, pasca kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Nganjuk, yang membuat publik berasumsi serta mengaitkan dengan program tersebut.

Pasca penggeledahan yang dilakukan komisi anti rasuah pada kantor pertanahan, Selasa (30/1), pihak ATR/BPN Kantah Nganjuk tak kunjung mau memberikan keterangan kepada media. Alhasil, rumor yang beredar menyebutkan ada dua versi mengenai kedatangan tim Satgas KPK ke kantor BPN, yang pertama perihal pendalaman aset mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman atau perihal program prona yang selama ini pelaksanaannya disinyalir banyak penyimpangan.

Ditemui para pewarta di kantornya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk, Asis Widarto SH, mengatakan perlunya transparansi dari Panitia Prona dan Pemerintah Desa setempat, terkait besaran biaya yang harus ditanggung oleh pemohon Prona. “Panitia Prona harus transparan terkait biaya Prona, agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” ujarnya di ruang kerja Kasi Intel Kejari, Rabu (31/1) pagi.

Kajari Asis menyampaikan, meski sebelumnya sudah ada kesepakatan besaran biaya antara panitia dengan pemohon Prona, akan tetapi kesepakatan itu belum bisa dikatakan mutlak. “Jadi jika ternyata, kebutuhan biaya yang harus ditanggung oleh pemohon, terdapat sisa atau kelebihan  biaya, maka biaya yang telah disetor oleh pemohon itu harus dikembalikan oleh panitia ke pemohon,” imbuhnya.

Dan jika dalam pelaksanaannya, ada selisih biaya Prona atau tidak ada persamaan antara desa peserta Prona yang satu dengan desa yang lain, maka sebaiknya biaya paling rendah itulah yang dipakai sebagai rujukan. “Logikanya begini, jika desa ‘A’ itu bisa melaksanakan Prona dengan biaya standar, kenapa desa ‘B’ harus membebani pemohon dengan biaya yang lebih besar, ini yang harus diantisipasi,” paparnya.

Disampaikan oleh Asis Widarto SH, kalau memang harus ada biaya untuk Prona yang dibebankan oleh pemohon, pihaknya menyarankan supaya yang wajar dan realistis saja sesuai kebutuhan.  “Intinya biaya Prona harus wajar, dan tidak membebani masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, informasi yang beredar di kalangan wartawan menyebutkan jika beberapa pejabat kembali menjalani pemeriksaan oleh KPK di Madiun, Rabu (31/1). Bahkan, nama Plt Sekda Nganjuk juga sempat disebut-sebut turut menjalani pemeriksaan pada hari tersebut.

“Informasinya memang begitu (beberapa pejabat diperiksa). Tapi kalau pak Sekda ini lagi sama saya di Bali, termasuk dengan pak Plt Bupati juga. Jadi saya pastikan kabar yang menyebut Sekda diperiksa hari ini (Rabu-red) itu bohong,” tegas Kabag Humas Pemkab Nganjuk, Agus Irianto saat dikonfirmasi Koran Memo via telepon seluler.

Reporter: Andik Sukaca

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.