Pasca Aksi Mogok Massal Panwascam se-Trenggalek, Korsek dan BPP Diganti?

Trenggalek, koranmemo.comAksi mogok massal Panwascam se-Trenggalek sebagai bentuk mosi tidak percaya kepada Koordinator Sekretariat (Korsek) dan Bendahara Pengeluaran Pemilu (BPP) mendapat respon. Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur langsung menemui mereka untuk menggali aspirasi yang melatarbelakangi Panwascam se-Trenggalek sepakat tidak masuk kantor sampai tuntutannya dipenuhi. Mediasi itu berlangsung di Kantor Bawaslu Trenggalek, Jumat (22/3).

Ahmad Rokhani, Ketua Bawaslu Trenggalek mengatakan, dalam mediasi itu menyimpulkan beberapa hal. Diantaranya kemungkinan terjadinya pergantian korsek atau sebaliknya. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menggali informasi hingga ke tingkat desa untuk menentukan sikap yang akan diambil. Hasil gali informasi itu nantinya akan segera dilaporkan kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur. “Bagaimanapun mereka adalah ujung tombak di lapangan,” ujarnya usai mediasi.

Untuk mengabulkan tuntutan Panwascam yang menginginkan pergantian Korsek dan BPP tak sepenuhnya dapat dilakukan. Hal ini mengingat waktu pemungutan suara yang sudah mepet. Untuk pergantian Korsek setidaknya membutuhkan waktu sekitar dua minggu. “Padahal pemungutan suara kurang 26 hari. Sedangkan saat ini tahapan harus terus jalan. Kami mohon komitmen kita bersama agar tahapan pemilu lancar,” kata Rokhani.

Diakuinya, sejak adanya mutasi yang dilakukan mantan Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak, pejabat tersebut telah berpindah tugas. Namun, Rokhani menyebut telah berkoordinasi dengan Pemkab agar ASN yang telah memiliki SK Bawaslu RI tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sampai penggantinya saat ini nantinya telah mempunyai SK dari Bawaslu RI sehingga definitif.

“Jabatan (Korsek,red) itu melekat, karena menyangkut SK dari Bawaslu RI. Sementara pejabat yang ada, diperbantukan (saat) ini belum memiliki SK dari Bawaslu RI, itu yang menjadi kendala. Tapi kami sudah berkoordinasi dengan Pemkab agar (korsek SK Bawaslu RI,red) diperbantukan hingga penggantinya nanti definitif. Artinya mendapatkan SK Bawaslu RI melalui Provinsi,” kata Rokhani.

Pelaksana tugas (plt) Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Triyono berharap mediasi ini berbuah positif mengingat tahapan pelaksanaan pemungutan suara hanya menyisakan hitungan hari. Meskipun sepenuhnya menyerahkan keputusan tuntutan Panwascam kepada Bawaslu Trenggalek, bukan serta merta lepas pengawasan. “Saya akan pantau, mungkin ambil alih jika tidak jalan, dari provinsi akan ambil tindakan,” jelasnya usai memediasi.

Selain untuk memastikan serta klarifikasi kebenaran Panwascam mogok massal, dia menyebut juga akan merumuskan solusi yang menjadi kendala. Diantara soal dana operasional anggaran yang dinilai menjadi penghambat. “Tidak ada mogok kerja disitu, tahapan pengawasan tetap jalan. Untuk persiapan pengawasan dan pengawalan tanggal 17 ini, kami segera ambil tindakan untuk percepatan anggaran,” kata Triyono.

Sementara disinggung soal permintaan pergantian Korsek, Triyono mengatakan yang terpenting adalah tahapan pemilu dapat berjalan dengan lancar. Pasalnya dengan berbagai pertimbangan, jika terjadi pergantian Korsek dikhawatirkan berdampak pada penyelenggaraan tahapan pemilu yang sudah berjalan. “Karena perlu proses dan proses itu tidak dalam waktu yang cepat. Yang terpenting tanggal 17 aman,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Panwascam se-Trenggalek menyatakan sikap di Kantor Panwascam Trenggalek di Jalan Yos Sudarso, Kamis (21/3). Dalam pernyataan sikap itu memuat beberapa hal, diantaranya adalah tuntutan pergantian Korsek dan BPP karena dinilai tidak profesional. Bahkan mereka menyebut kondisi yang stagnan dan kurang baik ini sudah terjadi sejak Pilgub Jawa Timur tahun lalu.

Reporter Angga Prasetya

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date