Pasar Disegel, Ratusan Pedagang Eks-Stasiun Wadul Dewan

Ponorogo, koranmemo.com – Gelombang unjuk rasa di era Pemerintahan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni kian sering terjadi. Setelah ratusan Pedagang Kaki Lima (PK5) dan Pengendara Bentor melakukan demonstrasi di depan gedung Pemkab, Kamis (1/2) lalu, kini giliran ratusan pedagang di eks-stasiun yang melakukan unjuk rasa, Senin (5/2).

Dengan membawa sejumlah sepanduk bertuliskan, “ Bupati Ipong Arogan”, “ Jangan Injak Rakyat Kecil”, “ Bupati Emoh Korupsi Tapi Seneng Ngrayah Rejeki Ne Wong Cilik”, sekitar 100 masa dari pedagang di kawasan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) VII Madiun ini melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Ponorogo.

Aksi ratusan masa ini dipicu penyegelan pasar tradisional oleh Pemkab Ponorogo melalui Satpol-PP Ponorogo, pada 23 Januari lalu. Akibat penyegelan ini sekitar 300 pedagang pasar yang dikelola oleh Koperasi Pandu Artha Nugraha Jaya Ponorogo sudah tiga minggu lamanya tidak bisa berjualan.

Kordinator aksi, Ruslan mengatakan, pihaknya menuntut anggota DPRD Ponorogo untuk mengambil sikap tegas dan menegur Bupati Ponorogo terkait kebijakan yang dituding menyengsarakan rakyat kecil tersebut.

Pasalnya, lahan yang disegel tersebut bukan milik Pemkab namun milik PT KAI.” Kami meminta Dewan untuk bertindak, karena tindakan Pemkab di era Bupati Ipong ini sudah semena-mena. Pasar Eks-Stasiun itu bukan milik Pemkab jangan asal segel,” ujarnya.

Senada dengan Ruslan, salah satu pedagang Suhartini mengaku akibat pasar tradisional di Kota Ponorogo itu berhenti beroprasi, ia pun terpaksa harus berhutang ke tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.” Sudah tiga minggu tidak bisa berjualan, karena ditutup. Ya terpaksa cari utangan untuk hidup,” ungkapnya sambil menangis.

Setelah berorasi sejenak, akhirnya sepuluh perwakilan warga didampingi tim kuasa hukum dari pengelola pasar ditemui Wakil Ketua DPRD Ponorogo Anik Suharto di ruang Badan Musyawarah (Banmus) dewan. Sempat terjadi ketegangan selama proses mediasi tersebut, lantaran pihak pedagang mendesak Pemkab yang diwakili Dinas Satpol-PP dan PMK serta Dinas Perdagkum mencopot papan segel di kawasan pasar saat itu juga, namun ketegangan ini berhasil diredam oleh Dewan.

Wakil Ketua DPRD Ponorogo Anik Suharto, mengaku pihaknya memberi tenggat waktu hingga pukul 09.00, Selasa (6/2) untuk Pemkab Ponorogo mencari solusi persoalan ini.

Pihaknya pun mempersilahkan Pedagang Eks-Pasar Stasiun untuk bertemu Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni guna mencari solusi permasalah ini.” Kita minta mereka bersabar dulu, biar Pemkab membahas ini secara internal dulu, kita beri waktu sampai besok. Perihal Pedagang ingin bertemu dengan Bupati kita persilahkan, kita kembalikan semuanya kepada Pemkab. Tentunya harus ada solusi yang baik atas persoalan ini,” akunya.

Kendati belum mendapatkan solusi namun masa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Perlu diketahui sebelumnya, sejumlah proyek Rumah Toko (Ruko) di pasar Eks-Stasiun Ponorogo disegel Satpol-PP Ponorogo, Selasa (23/1) lalu. Penyegelan ini lantaran bangunan proyek milik Koperasi Pandu Arta Nugraha Ponorogo itu tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari DPM-PTSP Ponorogo.

Reporter: Zainul Rohman

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.