Para Kades Minta SPJ Dana Desa Disederhanakan

Malang, koranmemo.com – Para Kepala Desa (Kades) di Jawa Timur meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo untuk menyederhanakan pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa yang diterima. Hal tersebut diungkapkan oleh para kades saat acara sarasehan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Wilayah Kerja Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang yang digelar di GOR Ken Arok, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Rabu (1/8).

Para kades mengeluhkan SPJ yang akan dilaporkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) karena banyaknya lampiran pada laporan tersebut sehingga rawan kesalahan.  Apabila ada kesalahan sedikit, mereka langsung berurusan dengan hukum. Makanya, para kades meminta pembuatan laporan SPJ tersebut untuk dipermudah dan disederhanakan lagi.

Tjahjo Kumolo mengatakan, permintaan atau usulan tersebut saat ini sudah diterima oleh Presiden RI, Joko Widodo dan langsung memanggil Kemendagri, Kemendes, BAPEMAS dan Kemenkeu.

“Aturan tersebut sudah ada, walaupun nantinya disederhanakan misalnya menjadi selembar untuk detailnya, tapi lampirannya tetap kuitansi pembelanjaan harus ada semua. Yang namanya pertanggungjawaban keuangan harus disertai kuitansi,” ungkapnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan aparatur desa agar Kades dan aparatur desa mampu menyusun perencanaan program desa dengan baik, mampu membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan baik, mampu menyusun peraturan desa dengan baik dan cara menggerakkan serta mengorganisir masyarakat agar bersinergi dengan sejumlah elemen masyarakat lainnya seperti PKK, tokoh-tokog masyarakat atau tokoh agama yang ada di sana.

Reporter : Yudha Kriswanto

Editor : Della Cahaya Praditasari

Follow Untuk Berita Up to Date