Pajak STNK Telat, Tidak Didenda

Sidoarjo, koranmemo.com –Kepala UPT Dispenda Kab. Sidoarjo Ainun mengatakan,  bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang telat membayar pajak STNK kendaraannya sekarang sudah bisa dibayar secara online.

Ditegaskan, tidak akan dikenakan sanksi administrasi bagi masyarakat yang mau membayarnya walaupun sudah lewat tanggal jatuh tempo. “Sudah sejak tanggal 1 Januari 2017. Jadi tidak usah menunggu program pemutihan lagi. Ini merupakan kebijakan pemerintah di Jawa Timur, bagi yang mau bayar pajak STNK yang telat tidak akan kena sanksi administrasi, ” ucapnya.

Sementara itu Selasa (22/8) razia kendaraan bermotor gabungan dilakukan oleh Sat Lantas Polresta Sidoarjo dengan Dispenda Kab. Sidoarjo.

Kasatlantas Polresta Sidoarjo, Kompol Wahyu Endrajaya mengatakan, Dispenda Kab. Sidoarjo kali ini membantu penertiban bagi pelanggar wajib pajak kendaraan bermotor tahunan. Karena data menunjukkan banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor yang lalai.

“Kalau polisi bukan merazia pajak yang mati, tetapi keabsahan STNK kendaraan. Urusan pajak nanti ada petugas dari Dispenda yang mengeksekusi,” kata Kasatlantas saat melakukan razia secara langsung di Jalan Raya Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Dikatakan, bagi masyarakat yang hari ini terjaring razia karena pajak STNK-nya mati bisa langsung membayar pajak di sini. “Sengaja kami datangkan petugas Dispenda dalam razia ini. Apabila bagi masyarakat yang terjaring razia kali ini dan ingin langsung membayar pajak tahunannya, bisa langsung membayarnya di sini, karena kita sudah siapkan alat beserta keabsahannya, ” tegasnya.

Dalam hal ini, lanjut  perwira polisi dengan satu melati di pundaknya tersebut, polisi mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 Pasal 68 ayat 1 yang berbunyi: setiap kendaraan bermotor yang dioperasionalkan di jalan wajib dilengkapi TNKB dan STNK.

Pasal 68 ayat 2 berbunyi: STNK memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlakunya.

Kemudian dalam Pasal 70 ayat 2: STNK dan TNKB berlaku lima tahun dan setiap tahunnya harus dimintakan pengesahan. “Sehingga Polisi berhak dalam menindak tegas bagi pengguna jalan yang melanggar,” pungkasnya.

Reporter: Yudhi Ardian

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.