Oknum Guru Cabul SMKN 1 Lamongan Divonis 9 Tahun

Lamongan, koranmemo.comAG oknum guru SMKN 1 Lamongan yang didakwa karena mencabuli muridnya akhirnya divonis 9 tahun penjara. Putusan tersebut dibacakan Hj. Nova Flory Bunda, S.H.,M.H selaku ketua majelis hakim didampingi, Aunur Rofiq, S.H dan Augusti, S.H hakim anggota dalam persidangan di ruang Cakra Pengadilan Negeri Lamongan, Rabu (12/6).

Majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp 60 juta subsider 1 bulan kurungan kepada AG oknum guru SMKN 1 Lamongan yang terbelit perkara pencabulan seperti dalam Pasal 82 ayat 2 UU Perlindungan Anak. Sebelumnya, majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur yang didakwakan JPU Kejari Lamongan, yang diwakili oleh Heri, S.H.

Diantaranya, terdakwa telah melakukan kekerasan. Kekerasan itu ada fisik dan kekerasan psikis yakni menimbulkan trauma kepada korban. Disebutkan pula jika pembelaan atau pledoi yang diajukan penasihat hukum terdakwa dikesampingkan karena dalam pokok perkaranya membahas dakwaan yang tidak sesuai dengan BAP kepolisian serta tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan JPU.

Sementara itu, dalam memutuskan, majelis hakim harus mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan maupun meringankan. Memberatkan lantaran seorang guru sejatinya harus menjadi panutan siswanya. Apalagi perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan trauma kepada korbannya. “Mengadili terdakwa telah terbukti bersalah, mamaksa, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara 9 tahun dan denda rp 60 sudsider 1 bulan,” ujar Nova dalam putusannya.

Ysai membacakan vonis, ketua majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa selama 7 hari untuk melakukan upaya banding. Meskipun terdakwa saat itu menjawab masih pikir-pikir, sebelum persidangan ditutup, Parlindungan Sitorus, S.H salah satu penasihat hukum terdakwa menyodorkan surat keterangan medis yang dikeluarkan rumah tahanan, jika terdakwa sedang mengalami gangguan kesehatan.

Lagi lagi, ketua majelis hakim kembali menolak surat keterangan dari kepala rutan jika terdakwa terdapat gangguan kesehatan yang disodorkan oleh penasihat hukum terdakwa. Alasannya, surat tersebut harus dilampiri dengan riwayat medis dari dokter yang berasal dari unsur pemerintah.

 “Artinya dokter dari rumah sakit pemerintah. Dari dokter lapas kemudian dirujuk ke dokter dari pemerintah. Kalau banding, maka kewenangan di Pengadilan Tinggi,” ujar Flory Bunda sembari mengetuk palu menandakan sidang ditutup.

Sekedar diketahui, sebelum sidang pokok perkara dugaan pencabulan digelar di Pengadilan Negeri Lamongan, tim Penasihat Hukum terdakwa mengajukan keberatan atas penetapan tersangka dan dilakukannya penahanan AG oknum guru SMKN 1 Lamongan, oleh penyidik Polres Lamongan.

 Keberatan itu dibuktikan dengan dilayangkannya permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Lamongan. Bersamaan dengan itu, juga diajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan beberapa tergugat. Hingga akhirnya, pra peradilan yang diajukan tidak dikabulkan, serta gugatan PMH dilakukan pencabutan oleh penggugat.

Reporter Fariz Fahyu

Editor Achmad Saich

Follow Untuk Berita Up to Date