Nasib Kepala BPKAD di Ujung Tanduk?

30 Kepala SKPD Plus BendaharaDiperiksa KPK

 

Madiun, koranmemo.com – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun Agus Purwowidagdo, kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana kasus tersebut telah menetapkan Walikota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka.

Pemeriksaan berlangsung di Aula Bhara Mahkota milik Polres Madiun, Rabu (30/11). Agus sendiri diperiksa sebagai saksi. Sebab Agus menurut KPK diduga dianggap berperan dalam pemotongan anggaran kegiatan APBD untuk fee Walikota Madiun Bambang Irianto.

Pejabat Eselon 2B tersebut, datang menggunakan mobil dinas AE 73 BP dengan didampingi sekertarisnya Dewi Sri Wahjoeni. Agus diindikasikan sebagai pengepul potongan anggaran tak resmi ini justru irit bicara. Ia sama sekali enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wartawan. “Nanti ya, maaf no comment,“ucapnya singkat.

Selain Agus, beberapa pejabat Pemkot Madiun juga datang memenuhi panggilan penyidik. Mulai dari Sekda Kota Madiun Maidi, Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Andriono Waskito Murti, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Madiun Totok Sugiharto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Suyoto HW, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkoppar) Sudandi.

Disusul Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga (Dikbudmudora) Gandhi Hatmoko, Camat Kartoharjo Tjatoer Wahyudianto, Camat Taman Doris Eko Prasetyo dan Camat Manguharjo Hidayat. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Rusdianto dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Plt Sekwan Agus Triono, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Wardhani dan Kasubag TU RSUD Kota Madiun Sri Mahendra Data.

Mereka semua datang dengan didampingi bendaharanya masing-masing. Sementara, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Gembong Kusdwiarto justru datang tanpa didampingi bendaharanya. “Kalau pak Gembong kan langsung setornya,”cetus salah satu pejabat yang juga turut diperiksa, namun enggan disebutkan namanya, Rabu (30/11).

Usai diperiksa, Camat Kartoharjo Tjatoer Wahyudianto mengaku baru memberikan dokumen yang diminta oleh penyidik. Dokumen yang diminta, berkaitan dengan keuangan Kecamatan Kartoharjo sejak tahun 2009-2016. “Belum pemeriksaan, baru penyitaan barang bukti. Ya yang diminta data pendukung keuangan mulai tahun 2009,”katanya.

Didesak lebih jauh mengenai indikasi setoran rutin yang diminta oleh Walikota Madiun Bambang Irianto, Tjatoer mengakui setoran tersebut tidak langsung diberikan kepada Bambang Irianto. Namun dikumpulkan melalui salah satu pejabat. Sayangnya, Tjatoer enggan membeberkan lebih jauh siapa pejabat yang dimaksud. “Ya kan nggak langsung ke Pak Wali. Yang jelas melalui,” katanya memberikan tanda tanya.

Sekda Kota Madiun Maidi keluar dengan didampingi Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Andriono Waskito Murti sekitar pukul 14.30 Wib. Dirinya mengaku, dimintai banyak pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaan yang diajukan seputar keuangan tahun 2009-2016. “Banyak pertanyaan. Yang jelas masalah keuangan mulai tahun 2009-2016. Hari ini kurang lebih sekitar 30 kepala SKPD plus bendahara,”katanya.

Apakah pertanyaan yang diajukan penyidik juga berkaitan dengan pemotongan anggaran yang kemudian disetorkan ke salah satu SKPD? Maidi mengakui juga ditanya seputar itu. Namun lagi-lagi dirinya enggan menjelaskan secara detail seperti apa kronologis pemotongan anggaran tersebut. “Ya salah satunya itu,”singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, tim penyidik KPK mengeledah Kantor BPKAD untuk kesekian kalinya, (25/11). Pengeledahan ini, juga dibarengi dengan pengeledahan Kantor SKPD lainnya. Dari BPKAD, KPK menyita dokumen yang dibawa menggunakan satu buah koper dan kardus. Diduga kuat, penyitaan ini berkaitan dengan keuangan Pemkot Madiun tahun 2009-2016 yang mengalir pada Bambang Irianto.

Bahkan menurut beberapa sumber di lingkup Pemkot Madiun, kali ini KPK tidak lagi memeriksa masalah Pasar Besar Madiun (PBM). Namun berkaitan dengan target fee dari SKPD yang diminta oleh Bambang Irianto. Setoran fee dari jalur tak resmi ini diduga diminta Bambang Irianto melalui Kepala BPKAD Agus Purwowidagdo.

Setiap awal tahun, seluruh Kepala SKPD dikumpulkan di Kantor BPKAD. Mereka diminta sejumlah fee yang nilainya bergaman. (adi/jur)

 

Follow Untuk Berita Up to Date