Muncul Spanduk Balon di Karnaval, Dewan Panggil Dikpora

Nganjuk, koranmemo.com – Munculnya gambar sekaligus slogan salah satu bacabup (bakal calon) bupati Nganjuk, di acara karnaval peringatan HUT (Hari Ulang Tahun) Kemerdekaan RI ke 72 mengundang reaksi berbagai pihak. Pasalnya, spanduk yang dinilai bermuatan politis tersebut dibentangkan oleh salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemda setempat, sehingga sempat viral di media sosial, Minggu (13/8).

Koordinator Divisi Hukum dan Kesra, LSM Djawa Dwipa Kabupaten Nganjuk, Endro Santoso, saat dikonfirmasi terkait masalah ini menyampaikan, OPD tersebut merupakan Dinas Dikpora (pendidikan, pemuda, dan olahraga) Kabupaten Nganjuk. Dia menilai, kepala dinas sudah berperan terlalu jauh seperti sebagai juru kampanye salah satu calon menjelang Pilkada 2018 mendatang.

“Ini kepala dinas sudah seperti juru kampanye dalam Pilkada saja. Hal ini tidak bisa dibenarkan. Apalagi sengaja mengambil momen tertentu untuk kepentingan salah satu bacabup,” jelasnya, Senin (4/8).

Endro berharap agar DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Nganjuk, tidak menutup mata dan segera mengambil langkah tegas terkait masalah ini. “Dewan harus panggil Dinas Dikpora untuk melakukan klarifikasi. Itu (Dikpora) adalah lembaga pemerintah bukan lembaga perseorangan,” ujarnya.

Sementara itu, Karyo Sulistyono, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk, saat dikonfirmasi mengaku akan segera memanggil Dinas Dikpora secepatnya untuk klarifikasi . “Nanti kami akan panggil dinas tersebut secepatnya untuk klarifikasi, apa benar itu dilakukan oleh Dinas Dikpora dan dengan sepengetahuan kepala dinas,” ungkapnya, dikonfirmasi koranmemo.com via telepon, Senin (4/8).

Lebih lanjut, Karyo menyampaikan, pihaknya akan memberikan teguran kepada dinas tersebut. Selain itu, dia juga ingin tahu terlebih dahulu kejelasan masalah ini seperti apa. “Teguran secara lisan pasti. Tapi untuk lebih jauh, kami juga ingin tahu kejelasan masalahnya,” imbuh Karyo.

Lebih lanjut, Karyo mengingatkan agar permasalahan seperti ini tidak sampai terulang kembali. Pihaknya berharap agar eksekutif mengerti tempat dan fungsinya, terlebih acara karnaval HUT RI ke 72 itu seharusnya digunakan untuk ajang pameran budaya. “Jangan sampai dikait-kaitkan (pilbup) lagi seperti ini. Jika memang sudah waktunya silahkan saja, yang penting sesuai aturan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum),” pungkasnya.

Reporter: Andik Sukaca

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.