Misteri Gugurnya Pejuang Demokrasi Pemilu 2019

Penulis : Sabilah Ligiantika Anggraeni (Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang)

Pelaksanaan pemungutan suara pemilu Capres dan Cawapres telah lewat lebih dari 1 bulan yang lalu. Namun di balik perjalanan tersebut banyak peristiwa yang menjadi suatu tamparan bagi Negara Indonesia. Salah satunya mengenai fenomena kasus KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang banyak menelan korban hingga meninggal dunia. Pemilahan Umum yang diselenggarakan tepatnya pada tanggal 17 April 2019 lalu menjadi acuan bagi proses demokrasi di Indonesia serta sebagai penentu kehidupan Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Negara Indonesia telah melaksanakan pemilu secara berkala sejak waktu yang cukup lama. Mengingat pentingnya pemilu, maka pelaksanaan pemilu harus dicegah dari segala bentuk tindakan pelanggaran atau pun pidana yang menghambat proses untuk mencapai tujuan pemilu itu sendiri serta mencegah timbulnya sifat apatis dalam diri masyarakat.

Partisipasi untuk Pemilihan Umum tahun 2019 ini telah mampu melampui target yang telah ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) yakni, sebesar 80,90% sedangkan, KPU (Komisi Pemilihan Umum) menetapkan target sebesar 77,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa siapa pun pasangan Capres dan Cawapres yang terpilih nantinya dapat memiliki legitimasi dalam kepemimpinannya dan Integritas yang dapat membangun Negara Indonesia menuju kesejahteraan yang mutlak. Dan berdasarkan survei penduduk antar sensus (Pensus) jumlah warga Negara Indonesia tahun 2019 diproyeksikan mencapai 267 juta jiwa.

Bentuk wujud partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan demokrasi pemilihan umum Capres dan Cawapres telah dibuktikan melalui sebuah pekerjaan besar yaitu, pesta demokrasi yang notabennya dibayar dengan keringat bahkan air mata. Dimana pada dasarnya dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut membutuhkan petugas dan panitia KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk mengisi ratusan ribu tempat pemungutan suara yang tersebar di 34 provinsi sekaligus bertugas menjaga serta mengamankan surat suara.

Hingga saat ini telah tercatat 11.239 jiwa petugas dan panitia KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang masih dalam perawatan intensif. Sedangkan, 527 jiwa dinyatakan meninggal dunia. Fenomena yang terjadi pada ratusan petugas yang bekerja dalam pemilihan umum tersebut menjadi bukti pengorbanan demi menjaga setiap suara yang menjadi acuan sebagai aspirasi terhadap berdirinya Negara yang demokrasi ini.

Meninggalnya ratusan Petugas KPPS menjadi perhatian banyak pihak termasuk Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) M. Nasser. Beliau mengatakan bahwa “kelelahan bukan menjadi penyebab utama kematian ratusan petugas KPPS tetapi, kelelahan bisa menjadi faktor pemicu,” tegas M. Nesser. Dan kejadian tersebut juga diapresiasikan oleh Dekan Fakultas kedokteran UI yaitu, Dr. Ari Fahrial Syam ahli spesialis penyakit dalam yang juga turut andil untuk mengulurkan tangannya guna menuntaskan misteri pejuang demokrasi 2019 dengan melakukan otopsi yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit untuk melakukan auditmedis mengenai apa yang sebenarnya terjadi.

Kelelahan memang salah satu pemicu bagi para petugas KPPS yang membuat seseorang meninggal begitu saja. Namun, tidak dimaksud akal jika kejadian tersebut hingga merenggut ratusan orang. Terkecuali, akibat pelanggaran HAM yang diterimanya karena, dituntut untuk bekerja lebih dari batas waktunya. Sehingga riwayat penyakit yang di deritanya kambuh seperti penyakit jantung, hipertensi ataupun penyakit lain yang di derita para petugas KPPS.

Salah satu faktor penyebab dari kelelahan tersebut adalah kurangnya istirahat sehingga, berdampak pada kesehatan para petugas. Dalam hal ini, petugas pelaksana pemilu dinilai bekerja dari hari ke hari tanpa diperhatikan kesehatannya seakan-akan ‘dipaksa’ untuk menyelesaikan pekerjaan pemilu 2019 dengan resiko tinggi hingga, berakibat fatal. Dan sebelum pencoblosan pun para petugas juga telah sibuk mempersiapkan lokasi TPS dan kebutuhan sarana prasarana lainnya. Terkait dengan hal itu, faktanya tugas KPPS tidak hanya dilakukan ketika hari-H saat pemungutan suara saja, tetapi pada hari sebelumnya para petugas mengahadiri BimTek (Bimbingan Teknis) untuk penyuluhan semua petugas dan BimTek tersebut harus disosialisasikan 10 hari sebelum hari-H kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemilu. Para petugas KPPS juga harus mengisi formulir surat C6 yang mana berisikan pemberitahuan kepada pemilih berdasarkan DPT terkahir yang kemudian harus diantarkan ke setiap rumah pemilih sebagai dasar syarat para pemilih untuk datang ke TPS guna memberikan hak pilihnya.

Terkait dengan tragedi tersebut, Ahmad Taufan selaku ketua Komnas HAM mengambil langkah dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi dan menggali informasi mengenai ratusan petugas KPPS yang meninggal maupun yang masih dalam perawatan intensif. Banyak keluarga korban yang meminta kebijakan kepada pemerintah dengan santunan yang layak. Namun, pemerintah tidak begitu saja memberikannya tetapi, pemerintah memberikan kebijakan dengan mengukur terlebih dahulu apakah santunan tersebut sebanding dengan apa yang ditimpa keluarganya ataupun yang kini masih dalam proses intensif perawatan.

Melihat alur pengiriman di daerah tertentu yang secara logistik sulit dijangkau menjadikan suatu tantangan bagi para petugas KPPS. Meskipun, perjuangan tersebut terkesan sederhana dengan hanya membawa kotak surat suara di dalamnya tetapi, hal tersebut merupakan suatu bentuk kehadiran Negara dan sekaligus penghargaan pada daulat rakyat yang perlu di apresiasikan. Karena, setiap orang hanya dihargai satu suara untuk setiap jenis pemilu dan bisa dikatakan harga diri kita teraktualisasi dalam apa yang mereka bawa. Maka dari itu, begitu sangat luar biasa pengorbanan yang diberikan demi mempertahankan Negara Indonesia ini.

Maka dari itu, evaluasi sangat penting untuk pemerintah ke depannya agar lebih baik lagi adalah melakukan pemeriksaan calon petugas dan panitia KPPS jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara agar penyelenggara pemilu mengetahui dengan betul kondisi kesehatan dari petugas KPPS. Semua itu juga tidak akan jalan dengan semestinya tanpa adanya dukungan dari aparatur pemerintah dan juga masyarakat luas serta pemerintah juga lekas melakukan pergerakan untuk membentuk tim khusus yang komprehensif dan transparan agar penyebab kematian diketahui secara jelas bukan malah menjadi misteri dan beban bagi masa depan demokrasi. Karena, sejatinya tidak akan ada keindahan di dalam suatu demokrasi tanpa adanya komitmen yang dipegang oleh rakyat untuk mau ikut andil dalam bagian menyelenggarakan kegiatan Negara.

Follow Untuk Berita Up to Date