Mirip Model Khilafah, Perbup Zakat Dikritik Praktisi Hukum

Nganjuk, koranmemo.com – Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 tahun 2019 tentang zakat Infaq Sodaqoh, menuai kritikan dari berbagai pihak. Pasalnya, selain dikeluhkan para ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Pemkab Nganjuk, pemotongan gaji ASN sebesar 2,5 persen setiap bulan tersebut juga dinilai bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc, Praktisi Hukum di Kabupaten Nganjuk menilai, mestinya tidak perlu ada Perbub untuk mengatur ASN membayar zakat mal. Menurutnya hal itu karena meskipun Indonesia negara agamis (relegious nation state) tapi bukan model negara khilafah.

“Jadi urusan ibadah itu kemerdekaan bagi pemeluknya. Negara boleh berfungsi sebagai fasilitator saja,” ungkapnya kepada Korannemo.com.

Dengan demikian, kata Wahju, sebaiknya langkah yang diambil cukup berupa imbauan saja. Maka, himbauan bayar zakat bagi ASN sebaiknya tidak dituangkan dalam Perbub.

Dia menyebut, Perbub itu norma positif yg bersifat amar atau perintah. Kalau itu bersifat amar lalu muncul ada kesan bahwa Pemda  Nganjuk intervensi terhadap ASN (warga masyarakat) dalam urusan privat (ibadah).

“Kalau itu amar apa ada sanksi bagi yang melanggar atau tidak mematuhinya? Kan tidak ada. Sebagai hukum positif artinya Perbub itu mengatur tingkah laku masyarakat, dalam hal ini ASN,” paparnya.

Wahju meminta kepada Bupati Novi agar lebih arif dalam membuat Perbub. Biro Hukum Pemda Nganjuk mestinya mengkaji dahulu terhadap peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Tidak perlu latah dan ikut – ikutan.

“Kalau tidak paham benar ya lakukan telaah akademis dengan mengundang ahli. Kalau asal buat Perbub dan itu nantinya tidak berjalan malah memperbanyak jumlah Perbub yang tidak berfungsi,” pungkasnya.

Reporter Muji Hartono/Andik Sukaca

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date