Mendagri Tak akan Lantik  Kepala Daerah Tersangka Korupsi

Malang, koranmemo.comMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan tidak akan melantik dahulu Wali Kota atau Wakil Wali Kota pemenang Pilkada 2018 yang masih tersangkut kasus korupsi. Hal tersebut diungkapkan Mendagri saat selesai membuka acara Sarasehan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Wilayah Kerja Balai Besar Pemerintahan Desa di GOR Ken Arok, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Rabu (1/8).

Tjahjo Kumolo mengatakan, ada beberapa daerah yang pada saat Pilkada 2018, Wali Kota pemenangnya masih menjalani proses hukum kasus korupsi. Walaupun aturan undang-undangnya sebelum mempunyai kekuatan hukum, tetap masih bisa dilantik.

Hak untuk dilantik itu tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam Pasal 163 ayat 6 dijelaskan calon gubernur dan atau calon wakil gubernur yang menjadi tersangka tetap dilantik. Sementara aturan pelantikan calon bupati dan wali kota terdapat pada Pasal 164 ayat 6 di UU yang sama.”Saat ini saya sedang memikirkan bagaimana jika seorang kepala daerah pemenang Pilkada dia ditahan, jika dimungkinkan, mungkin yang dilantik wakilnya dahulu. Ya kalau dia benar, kalau akhirnya ditetapkan bersalah langsung saja diganti,” ungkapnya.

Dia menilai, sangat tidak etis jika nantinya kepala daerah pemenang Pilkada namun menjadi tersangka korupsi, lalu dilantik di dalam penjara. Hukum dalam undang-undang mengatakan bahwa seseorang tidak bisa dilantik jika mempunyai kekuatan hukum tetap sampai tingkat kasasi atau banding.

‘Kalau belum ada ketetapan hukum lalu dilantik dirasa sangat tidak etis. Dulu ada kepala daerah pemenang Pilkada dilantiknya di Lembaga Pemasyarakatan (LP), kan tidak enak rasanya,” pungkasnya.

Reporter Yudha Kriswanto

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date