Mas Abu Tekankan Program Dijalankan OPD Tepat Sasaran

Kediri, koranmemo.com – Berfokus pada penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Kediri telah menganggarkan dana untuk kesejahteraan masyarakat. Agar program tersebut benar-benar dirasakan oleh warga, Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar menegaskan kepada semua organisasi perangkat daerah menyamakan persepsi mereka terhadap penanggulanhan kemiskinan.

Mas Abu, sapaan akrabnya mengatakan, dana sudah dialokasikan untuk menjalankan beberapa program seperti prodamas, bansos, jamkesda, seragam gratis, serta subsidi angkutan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Kediri.

“Program kita sudah bagus, selanjutnya saya minta semua kepala OPD memastikan bahwa program-program tersebut tepat sasaran,” ujarnya, ketika memimpin rapat Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskikan (TKPK) di ruang Command Center Balai Kota Kediri, Kamis (9/8).

Sejalan dengan terpilihnya kembali Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri sebagai yang TPID terbaik se-Jawa Bali, dharapkan hal tersebut juga bisa menekan kemiskinan yang ada di Kota Tahu ini. “Kota Kediri telah berhasil menjadi TPID terbaik se Jawa-Bali. Jadi seharusnya menurunkan kemiskinan di Kota Kediri lebih mudah,” ujar Mas Abu.

Dan untuk menunjang sistem informasi yang sedang disiapkan TKPK, wali kota berusia 38 tahun ini meminta sistem tersebut harus didukung data yang akurat, sehingga dengan data tersebut OPD bisa mengintegrasikan program untuk menekan angka kemiskinan.

Sementara itu, Plt. Kepala Barenlitbang Kota Kediri, Edi Darmasto, selaku Sekretaris TKPK Kota Kediri menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin Kota Kediri tahun 2017 sebesar 8,49 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,09 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 8,40 persen. Namun angka ini masih dibawah  Provinsi Jawa Timur sebesar 11,2 persen dan nasional sebesar 10,12 persen dan menempati urutan ke 11 (sebelas) dari yang terendah di Jawa Timur.

Menurut Ellyn Brahmana, Kepala BPS Kota Kediri peningkatan ini disebabkan di awal tahun 2017 pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pencabutan subsidi listrik pada masyarakat atau konsumen berdaya 900 volt ampere, dan 40 persen masyarakat Kota Kediri adalah pengguna listrik berdaya  900 volt ampere sehingga berdampak terhadap peningkatan persentase penduduk miskin di Kota Kediri.

Dalam rapat tersebut, hadir Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah, Sekretaris Daerah Budwi Sunu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Enny Endarjati dan anggota TKPK Kota Kediri.(adv/pemkotkediri)

Reporter : Dhita Septiadarma

Editor : Della Cahaya

Follow Untuk Berita Up to Date