Maraknya Gugatan Permohonan Surat Izin Cerai Aparatur Sipil Negara di Riau

Oleh : Sekar Ayu Wandira (Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammdiyah Malang)

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beribu pulau dengan puluhan provinsi. Salah satu provinsi yang saat ini sedang menjadi sorotan publik adalah Provinsi Riau. Letak di Pulau Sumatera, lebih tepatnya berada di sepanjang pesisir Selat Malaka. Provinsi ini menjadi sorotan publik karena masalah aparatur sipil negara yang mengajukan surat permohonan cerai kepada Badan Kepegawaian Daerah (BPD). Tentu saja masalah ini tidak akan muncul ke permukaan apabila hanya dilakukan oleh satu orang saja, tetapi pada kenyataan yang terjadi di Provinsi Riau adalah puluhan pegawai negeri sipil yang mengajukan gugatan cerai. Maka dari itulah, pemerintah Provinsi Riau merasa harus turun tangan untuk menangani kasus ini. Hal ini karena permohonan surat cerai yang diajukan ini sudah terjadi selama dua tahun belakangan.

Permohonan Cerai Meningkat Pesat, Kebanyakan Perempuan

Data terakhir milik Badan Kepegawaian Daerah (BPD) mengatakan bahwa saat ini sudah ada 22 aparatur sipil negara yang sudah mengajukan surat permohonan cerai. Dimana 19 permohonan cerai tersebut diajukan oleh pihak perempuan. Pengajuan permohonan cerai ini masih terus bertambah hingga bulan Ramadhan. Hanya saja pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BPD) tidak menerima surat permohonan tersebut selama bulan Ramadan. Dari 22 aparatur sipil negara tersebut, sebanyak 11 orang aparatur sipil negara telah mendapatkan surat izin cerai dan siap untuk menjalani proses persidangan.

Pada tahun 2018, Badan Kepegawaian Daerah juga menerima surat permohonan serupa dari pada aparatur sipil negara. Sebanyak 60 aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Riau mengajukan permohonan cerai, 55 orang diantaranya sudah menyelesaikan proses perceraian sedangkan 5 orang lainnya tidak diproses lebih lanjut karena berkas yang diajukan tidak lengkap. Mungkin saja apabila pihak Badan Kepegawaian Daerah (BPD) tidak menghentikan sementara terkait dengan permohonan izin cerai ini, jumlah aparatur sipil negara yang mengajukan permohonan cerai bisa semakin bertambah dan melebihi jumlah aparatur sipil negara yang cerai pada tahun lalu.

Banyaknya aparatur sipil negara yang mengajukan permohonan cerai ini tentu saja menjadi perhatian masyarakat setempat. Mayoritas aparatur sipil negara yang mengajukan surat cerai sebenarnya hampir sama. Hal inilah yang mengherankan karena bisa terjadi banyak gugatan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam satu waktu. Mengutip dari pernyataan beberapa pihak, berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan banyak aparatur sipil negara yang mengajukan surat gugatan cerai.

  • Enggan Berhubungan Jarak Jauh

Meskipun bukan menjadi penyebab utama banyaknya aparatur sipil negara yang mengajukan surat gugatan cerai, namun beberapa diantara mereka justru mengatakan bahwa merasa enggan untuk terus menjalani hubungan jarak jauh. Menjadi seorang aparatur sipil negara memang dituntut untuk harus selalu siap sedia ditempatkan di daerah mana saja. Akan tetapi terdapat beberapa aparatur sipil negara yang merasa sudah tidak kuat lagi jika harus terus menerus menjalani hubungan jarak jauh. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mereka mengajukan surat permohonan cerai.

  • Ketidakserasian Kedua Pasangan

Faktor yang kedua ini banyak dialami oleh para aparatur sipil negara. Mereka merasa bahwa hubungan pernikahan mereka sudah tidak serasi dan sejalan lagi. Tentu saja hal ini juga didukung pada hubungan jarak jauh yang membuat komunikasi kedua pasangan menjadi tidak berkualitas hingga pada akhirnya menyebabkan ketidakserasian antar kedua pasangan. Keduanya sudah enggan untuk membangun komunikasi dan berdiskusi terkait dengan nasib pernikahan mereka.

  • Faktor Ekonomi

Alasan ini banyak diajukan oleh aparatur sipil negara perempuan. Hal ini dikarena mereka dituntut harus bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga sebagai seorang aparatur sipil negara, sedangkan sang suami tidak bekerja dan hanya seorang pengangguran. Pihak perempuan merasa tertekan dengan keadaan ini, karena selain harus bekerja, mereka juga harus mengurus rumah tangga. Tentu saja hal ini tidak sebanding dengan tugas suami yang hanya bersantai di rumah. Oleh karena itulah, banyak istri yang tidak sanggup lagi menghadapi suaminya yang seorang pengangguran sehingga memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai.

Ketiga faktor tersebut merupakan alasan paling utama yang dilontarkan oleh pihak penggugat, yakni para aparatur sipil negara. Dari seluruh aparatur sipil negara yang mengajukan surat permohonan cerai, mayoritas diantaranya berasal dari kalangan guru. Untuk sementara waktu pihak Badan Kepegawaian Daerah (BPD) Provinsi Riau hanya akan menindaklanjuti proses permohonan cerai dari 22 berkas aparatur negara yang sudah lengkap dan tidak menerima atau melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pemprov Riau Akan Perhatikan ASN Perempun

Apabila dilihat pada maraknya pengajuan surat permohonan cerai yang diajukan oleh para aparatur sipil negara, kasus ini memang menjadi sebuah hal yang menggegerkan masyarakat, terutama bagi pemerintah Provinsi Riau. Hal ini karena pada daerah atau provinsi lain tidak pernah terjadi kasus serupa yang melibatkan banyak aparatur sipil negara di dalam kasusnya. Meskipun sebenarnya kasus ini merupakan kasus pribadi antara suami istri beserta dengan nasib kelangsungan rumah tangganya, akan tetapi dengan banyaknya jumlah penggugat membuat pemerintah Provinsi Riau menjadi perhatian pada kasus ini. Pihak Badan Kepegawaian Daerah (BPD) Provinsi Riau masih terus mencari tahu sebab musabab maraknya aparatur sipil negara yang mengajukan surat permohonan cerai.

Badan Kepegawaian Daerah (BPD) Provinsi Riau berharap jumlah aparatur sipil negara yang mengajukan surat permohonan izin cerai tidak semakin banyak dan tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu. Apabila hal ini sampai terjadi, maka akan menjadi lebih baik jika pemerintah Provinsi Riau menerapkan kebijakan yang memperhatikan kepentingan aparatur sipil negara, khususnya bagi para perempuan yang sekaligus berstatus sebagai ibu rumah tangga. Jangan sampai tugas negara yang harus mereka jalani justru menjadi salah satu alasan kandasnya rumah tangga mereka. Pihak pemerintah Provinsi Riau seharusnya bisa lebih bijak dalam menempatkan perempuan pada daerah tugas yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka, agar tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Dengan adanya kebijakan ini, maka mungkin akan meminimalisir gugatan permohonan izin cerai yang dilakukan oleh aparatur sipil negara perempuan, mengingat selama dua tahun belakangan, banyak aparatur sipil negara perempuan yang mengajukan permohonan surat izin cerai.

Follow Untuk Berita Up to Date