Mantan Walikota Batu Dituntut 8 Tahun, Dicabut Hak Politiknya

Sidoarjo, koranmemo.com – Mantan Walikota Batu, Eddy Rumpoko (ER) dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan 8 tahun hukuman penjara dan denda uang Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

Hal tersebut diungkapkan Iskandar Marwanto JPU KPK saat membacakan surat tuntutan dalam agenda persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Surabaya jalan Juanda di Sidoarjo, Jumat, (6/4/2018).

“Menyatakan terdakwa terbukti dengan sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto Pasal 64 ayat 1 KUHP, ” ujar jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan di ruang sidang Candra.

Selain itu, JPU KPK juga memberikan pasal tambahan dalam pembacaan tuntutan kepada terdakwa ER terkait pencabutan hak politiknya, yaitu 5 tahun setelah menjalani hukuman.

Menanggapi hal itu, Mustofa Abidin salah satu penasihat terdakwa ER menyayangkan pasal tambahan yang diberikan jaksa yaitu pencabutan hak politiknya terhitung 5 tahun setelah menjalani hukuman.

“Itu berlebihan. Semua orang sudah tau siapa walikota Batu? Bagaimana kiprahnya 10 tahun belakang ini dalam membangun Kota Batu? Dan itu tidak pernah mengalami masalah. Menurut saya itu berlebihan,” ucapnya salah usai persidangan.

Menurut Mustofa, klien-nya ini orang ini pro rakyat dan merakyat. Contohnya jika warga berkeluh kesah tentang sakitnya, biaya pendidikan dan lain sebagainya, klien-nya selalu memberikan solusinya.

“Catatan saya, saat tuntutan dibacakan banyak hal-hal dalam fakta persidangan yang tidak diperhatikan secara seksama. Menyangkut terdakwa, dia sama sekali tidak punya kemampuan untuk menurunkan pengadaan-pengadaan itu,” jelasnya.

Diungkapkan, dalam 10 hari ke depan pihaknya sudah mempersiapkan pledoi dan optimis akan memberikan warna lain dalam fakta-fakta persidangan berikutnya.

“Materinya membantah terkait pasal primer 12 huruf a yang dibacakan JPU. Memang JPU memiliki hak tertinggi untuk menuntut terdakwa. Namun, kami akan membuktikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Karena memang tidak seperti itu,” tukasnya.

Sementara itu, JPU KPK Ronald Worotikan mengatakan,  awalnya, terdakwa ER menerima pemberian berupa mobil Toyota New Alphard senilai Rp 1,6 miliar dari pengusaha Filiphus Djap. Setelah itu, ER disuap dengan uang Rp 95 juta dan Rp 200 juta.

Kemudian terdakwa memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang bersumber pada APBD Pemerintah Kota Batu.

Ada dua paket pekerjaan yang diberikan terdakwa melalui kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Batu, Edi Setiawan, yakni pengadaan mebeler senilai Rp 5,26 miliar dan pengadaan pekerjaan pakaian dinas (ASN) dan atributnya senilai Rp 1,44 miliar. Edi Setiawan diduga meminta fee 10 persen. Sedangkan ER disinyalir menerima 2 persen.

Selanjutnya, sidang direncanakan akan dilanjutkan pada hari Selasa, 17 April 2018 pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi.

Reporter : Yudhi Ardian
Editor      : Muji Hartono

Follow Untuk Berita Up to Date