LKPP Tuding Proses Lelang Proyek di Pemkab Lambat

Ponorogo, koranmemo.com – Proses lelang paket pekerjaan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo tahun 2018 menuai kritik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)-RI. Pasalnya, hingga memasuki triwulan kedua tahun ini puluhan paket pekerjaan belum juga rampung ditenderkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Ponorogo.

Dari data di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setdakab Ponorogo tercatat, sedikitnya dari 210 paket pekerjaan yang dilelangkan tahun ini, baru 43 paket saja yang rampung ditenderkan, sedangkan 167 paket lainnya hingga kini masih dalam proses tender.

Kondisi ini pun dituding lambat oleh LKPP, pasalnya sesuai Peraturan Presiden (Pepres) nomor 16 tahun 2016 pengganti Pepres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan, idealnya sejak Janurai proses pelaksanaan proyek sudah dilakukan.

Diputi Bidang Pengembangan Startegi dan Kebijakan LKPP-RI, Robin Asat Sunaryo usai melakukan sosialisasi Pepres nomor 16 tahun 2016, di Hotel Maesa Ponorogo mengatakan, seharusnya proses tenderisasi paket pekerjaan bisa dilakukan setelah Pagu indikatif muncul, atau sebelum Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terbit.

Hal ini membuat proses pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan di awal tahun anggaran atau di bulan Januari. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan volume pekerjaan di akhir tahun anggaran.

” Terdapat indikasi proses lelang di Pemkab ini terlambat. Kalau sesuai Pepres nomor 16 tahun 2016 tadi, idiealnya pagu indikatif turun proses tender bisa dilakukan atau sebelum DPA keluar, sehingga DPA keluar sudah tanda tangan kontrak. Pelaksanaan proyek itu seharusnya Januari, karena pemenang tender sudah ditentukan di Bulan Desember, dimana sebelumnya sudah ada dokumen pengadaan sudah dilakukan,” ujarnya, Senin (7/5).

Sementara itu, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setdakab Ponorogo, Widodo Putro berdalih, tidak terjadi keterlambatan dalam proses tenderisasi paket pekerjaan di unitnya. Pasalnya, kendati baru menggenjot proses tenderisasi di Triwulan ketiga  (April-Mei-Juni), pihaknya menjamin tidak terjadi keterlambatan pekerjaan pada akhir tahun anggaran.

Pasalnya, waktu penyelesaian paket pekerjaan telah diprediksi seluruhnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kendati demikian, pihaknya mengaku telah berupaya maksimal untuk mendorong OPD untuk segera mengirim berkas ke ULP bagi paket pekerjaan yang membutuhkan waktu pekerjaan cukup panjang.

” Sebetulnya tidak terlambat, dari SKPD perencanaan itu sudah di akhir tahun sebenarnya, tapi untuk meng fix -kan data itu kan perlu pelaksanaan-pelaksnaan teknis dan sebagainya. Waktunya ini sudah diprediksi dan diukur oleh OPD sendiri- lah, jadi akhir tahun tidak ada keterlambatan. Kalau dari ULP itu sudah terus berupaya untuk mendorong OPD untuk segera mengirim berkas ke ULP,” dalihnya.

Reporter: Zainul Rohman

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date