Terkait Kasus Pelecehan Lembaga DPRD Kota Blitar, Polisi Minta Pendapat Ahli Bahasa

Blitar, koranmemo.com – Terkait kasus dugaan pelecehan terhadap lembaga DPRD Kota Blitar yang dilakukan kuasa hukum karaoke Maxi Brillian, Supriarno beberapa waktu lalu saat menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Blitar, kini pihak Satreskrim Polres Blitar Kota mulai menindaklanjuti laporan dari DPRD Kota Blitar.

Bahkan polisi sudah mengumpulkan bukti-bukti dengan meminta keterangan kepada sejumlah anggota dewan. “Kami sudah membentuk tim untuk menangani laporan itu. Kemarin, tim sudah terjun ke dewan untuk berkoordinasi,” kata Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Heri Sugiono SH, Rabu (23/01).

Dikatakan selain berkoordinasi dengan dewan, polisi juga akan mengkaji barang bukti video rekaman aksi demo soal tempat hiburan dari perwakikan pekerja karaoke Maxi Brillian di gedung DPRD Kota Blitar. Barang bukti video itu yang diserahkan dewan ke polisi saat melapor.

Dalam video itu terdapat pernyataan dari kuasa hukum karaoke Maxi Brillian, Supriarno yang menyebutkan DPRD Kota Blitar tidak pancasilais. Dewan menganggap pernyataan kuasa hukum Maxi Brillian itu melecehkan lembaga negara. “Dalam waktu dekat akan meminta pendapat ahli bahasa soal pernyataan terlapor yang ada di rekaman video. Selain itu, kami juga akan meminta pendapat dari ahli hukum,” ujarnya.

Saat disinggung apakah terlapor juga sudah dimintai keterangan, pihaknya menyatakan belum. Saat ini, polisi masih mengumpulkan bukti-bukti dari dewan untuk melengkapi laporannya. “Kami masih fokus ke pelapor dulu untuk melengkapi bukti-bukti laporannya,” kata Heri.

Sementara itu wakil DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto mengatakan tim dari Satreskrim Polres Blitar Kota memang sudah datang ke gedung DPRD. Polisi hanya ingin berkoordinasi terkait laporan dari dewan. Polisi meminta beberapa bukti lagi untuk melengkapi laporan dari dewan.

“Masih koordinasi, ada beberapa bukti lagi yang diminta polisi untuk melengkapi laporan kami. Salah satunya soal surat pemberitahuan aksi demo di gedung dewan,” kata Totok.

Seperti diketahui, DPRD Kota Blitar melaporkan pengacara karaoke Maxi Brillian, Supriarno ke Polres Blitar Kota, Selasa (08/01) lalu, pihak dewan menganggap pernyataan kuasa hukum Maxi Brillian Supriarno yang menyebut dewan tidak pancasilais saat menggelar aksi di gedung DPRD Kota Blitar pada Senin (07/01) merupakan tindakan yang merendahkan lembaga negara.

Dalam aksi itu, Supriarno sempat menyatakan DPRD Kota Blitar tidak pancasilais dalam mengeluarkan rekomendasi penutupan karaoke Maxi Brillian. Dewan mengeluarkan rekomendasi hanya berdasarkan hasil audensi dengan Forum Ormas Islam. Sedangkan, dari pihak pemilik karaoke belum pernah diklarifikasi soal masalah itu oleh dewan.

Reporter Arief juli prabowo

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date