Lantik Bupati Tulungagung, Ini Komentar Gubernur Jatim

Surabaya, koranmemo.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, hari ini melantik wakil bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, sebagai bupati Tulungagung menggantikan bupati Tulungagung sebelumnya, Syahri Mulyo, di gedung negara Grahadi Surabaya (13/8/2019). Seperti diketahui sebelumnya, bupati Tulungagung terkait, Syahri Mulyo, telah diberhentikan secara tidak terhormat karena terlibat kasus korupsi.

Khofifah menjelaskan, adanya kejadian bupati yang terlibat kasus korupsi ini harus menjadi perhatian bagi yang lain. Menurutnya perlu adanya perhatian lebih dalam pengelolaan keuangan dan transparansi dalam pengoptimalisasian anggaran untuk meningkatkan layanan kesejahteraan rakyat.

“Kebetulan di Tulungagung ada beberapa PR yang juga harus segera diselesaikan oleh pak Bupati seperti penyelenggaraan Pilkades,” ucapnya.

Lebih lanjut lagi, Khofifah menyatakan, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Tulungagung sudah di atas IPM Jawa Timur. Dirinya menyebutkan bahwa point utama yang ingin ditingkatkan oleh pemprov ialah IPM tersebut.

“Saya meminta kepada Bupati Tulungagung agar menjaga IPMnya, kalau bisa ditingkatkan. Karena ini yang akan mendongkrak peningkatan rata-rata IPM provinsi,” ujarnya.

Khofifah juga menyebutkan bahwa rata-rata angka kemiskinan sudah jauh di bawah rata-rata angka kemiskinan provinsi. Dirinya berharap angka ini tidak naik, dirinya akan terus memaksimalkan angka rata-rata kemiskinan tersebut dan menjaga agar tidak melonjak naik. Begitupun angka pengangguran di Tulungagung, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Tulungagung sudah berada di bawah rata-rata provinsi. Ini juga perlu dijaga dan dioptimalkan agar tidak naik.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengatakan, setelah dilantik dirinya akan mengoptimalkan program-program yang sudah ada. Dirinya juga menekankan kepada seluruh jajarannya atas apa yang sudah dicapai kabupaten Tulungagung sebelumnya harus dijaga dan ditingkatkan agar lebih baik lagi kedepannya.

“Mengenai kekosongan OPD, masih menunggu izin dari Kemendagri. Berhubung kami sudah definitif, maka kami berhak untuk melakukan mutasi sendiri, karena kami sudah mengajukan permohonan izin dan sudah diizinkan jadi bisa disegerakan,” ujarnya.

Reporter: Dimas Mahendra
Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date