KUD Marsudi Tani Bukan Nasabah Bank Danamon

tnswbub8 copyNganjuk, Memo- Emmy Indrawati Branch Corporate officer PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kediri Jawa Timur membantah pemberitaan yang dimuat Memo 20 Juni 2014. Menurutnya, KUD (Koperasi Unit Desa) Marsudi Tani Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Nganjuk, bukan nasabah Bank Danamon.

“Kami menyayangkan redaksi koranmemo.com tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke pihak Bank Danamon. Kami mengklarifikasi bahwa KUD Marsudi Tani bukan nasabah bank danamon, sehingga pemberitaan tersebut tidak benar,” seperti dirilis Emmy Indrawati Branch Corporate officer PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kediri lewat email Memokediri kemarin malam.

Seperti diberitakan, puluhan anggota dan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Marsudi Tani (MT) Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom, Rabu (18/6) demo menolak eksekusi tanah milik KUD oleh Pengadilan Negeri Nganjuk karena tanah KUD telah dilelang oleh Bank Danamon.

Hal tersebut terjadi karena anggota dan pengurus KUD tidak merasa menjual ataupun memiliki hutang pada Bank Danamon. Para demonstran menuntut agar Serfikat tanah yang dilelang oleh Bank Danamon dikembalikan sebagai aset milik KUD Marsudi Tani.

Ketua KUD Marsudi Tani, Mohamad Said mengatakan pihaknya bersama anggota KUD Marsudi Tani yang berjumlah 7 ribu lebih  akan terus berjuang agar aset KUD bisa kembali.

“Kami menuntut agar aset KUD bisa kembali, karena semua hutang KUD telah lunas sejak tahun 1996 dan pengurus tidak ada yang merasa menjual aset KUD, Kami adalah korban dari bangkrutnya Bank Bukopin pada tahun 1997,” katanya.

Ditambahkan, masalah tersebut berawal dari pada tahun 1986, KUD Marsudi Tani meminjam uang ke Bank Bukopin Cabang Malang sebesar Rp 25 Juta. Hingga sampai pada tahun 1996 KUD Marsudi Tani telah melunasi pembayaran hutangnya ke Bank Bukopin.

Karena telah melunasi hutangnya, pada waktu itu pengurus KUD akan mengambil sertifikat yang menjadi anggunan. Namun pihak bank meminta agar sertifikat tanah KUD tetap berada di Bank Bukopin dengan status dititipkan dengan dalih agar, jika nanti KUD Marsudi Tani meminjam uang lagi  prosesnya akan lebih cepat.

Namun krisis moneter pada tahun 1997 mengakibatkan Bank Bukopin dilikuidasi oleh pemerintah karena termasuk bank yang tidak sehat (bangkrut). Berdasarkan Peraturan Pemerintah no:17 tahun 1999 tentang kesehatan perbankan , terhitung sejak tanggal 28 Mei 1999 seluruh aset Bank Bukopin di alihkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Naasnya, meski sudah lunas hutangnya, sertifikat KUD Marsudi Tani diakui Bank Bukopin sebagai asetnya dan termasuk aset yang diambilalih oleh BPPN.  Pada Tahun 1999 BPPN menyatakan Bank Bukopin Bangkrut dan harus dilikuidasi, sehingga oleh BPPN Sertifikat KUD Marsudi Tani dijual ke Bank Danamon.

Karena dianggap masih memiliki hutang yang merupakan limpahan dari Bank Bukopin kepada Bank Danamon, meski sudah melunasinya, hutang KUD Marsudi Tani dihitung terus oleh Bank Danamon dan beranak pinak hingga mencapai Rp1,56 Miliar.

Karena dianggap telah senilai dengan hutangnya maka sekitar 6 bulan yang lalu, Bank Danamon menjual sertifikat KUD Marsudi Tani dengan cara melelang.

Mohamad Said menyadari bahwa kepengurusan KUD Marsudi Tani seperti mati suri dan membiarkan masalah berlarut larut. Dan itu disebabkan Pengurus KUD yang sejak tahun 1986 telah banyak yang meninggal dunia.

“Masalah ini berlarut larut tidak ada yang mengurusi, saya sebagai Ketua saat ini akan mengurus dan menuntut agar aset KUD bisa kembali. Kami punya buktinya termasuk pelunasan hutang kepada Bank Bukopin yang bangkrut itu,” jelasnya.

Menurut Adi Wibowo SH, mantan pengurus sekaligus kuasa hukum para anggota koperasi MT sebagai bentuk kejahatan perbankan. Bahkan pengacara kondang itu menilai Bank Danamon telah melakukan perampokan terhadap nasabah. “Tulis saja, ini adalah perampokan oleh lembaga resmi negara,” katanya geram Kamis (19/6). (yok)

Follow Untuk Berita Up to Date