Kritisi Proses Seleksi JPTP Sekda

Nganjuk, koranmemo.com– Lagi-lagi proses pengisian jabatan strategis di lingkup Pemerintahan Kabupaten Nganjuk mendapat sorotan berbagai pihak. Kali ini, proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah yang menjadi perhatian lantaran adanya dugaan praktik perbuatan melawan hukum.

Kritikan tersebut salah satunya dilontarkan oleh Praktisi Hukum di Kabupaten Nganjuk, Heri Endarto SH MH, yang menilai jika ada kejanggalan dalam proses pengisian posisi Sekda Nganjuk. Menurutnya, kejanggalan yang pertama yakni dengan bertambahnya peserta seleksi dari yang sebelumnya hanya tiga peserta menjadi 11 peserta, terlebih dengan adanya surat tugas dari Plt Bupati Nganjuk.

“Dulu sebelum Bupati Non Aktif Taufiqurrahman terjaring OTT KPK, ada tiga nama yang mendaftar proses seleksi posisi Sekda. Namun, hingga beberapa waktu kemudian tak kunjung ada tindak lanjut, dan anehnya tiba-tiba pasca ada OTT KPK kenapa pesertanya menjadi sebelas dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Plt Bupati. Ini menurut saya suatu keanehan,” jelasnya, Senin (1/1).

Heri menyikapi terhadap hasil seleksi adminitrasi yang ada, menurutnya jika dikaitkan dengan ketentuan isi Pasal 107.c pada PP 11 Tahun 2017, bahwa hal yang mensyaratkan untuk mendaftar harus memperoleh rekomendasi Pembina Kepegawaian apa hal ini mutlak, bukan hal ini tidak menjadi mutlak bagi ASN Internal Pemkab untuk mendaftar.

“Sehingga, jika dipahami bukankah itu dikandung maksud lebih tepat dikhususkan bagi Pejabat ASN dari luar Kabupaten Nganjuk yang dimungkinkan akan ikut mendaftar. Dan jika hal ini harus dipersyaratkan bagi ASN Internal Pemkab Nganjuk maka sungguh naif apakah ini  ditumpangi  unsur diskriminasi oleh Bupati dan indikasinya terkesan ada unsur like and dislike, menghalang-halangi hak pejabat ASN yang diasumsi seakan-akan tidak sesuai dengan kemauan Bupati atau hak preogratif Bupati,” paparnya.

Reporter: Andik Sukaca

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.