KPU Belum Tentukan Batasan Dana Kampanye Pilbup

Share this :

Madiun, koranmemo.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun hingga saat ini belum dapat menentukan berapa dana kampanye yang akan teralokasi untuk pemilihan bupati/wakil bupati (Pilbup) Madiun 2018. Sebab belum ada kesepakatan dengan seluruh pasangan calon (paslon).

“Kami minta besaran dana kampanye sudah bisa disepakati dan diserahkan paling lambat tanggal 12 Februari 2018 nanti. Apabila tidak ada kesepakatan, maka KPU yang akan memutuskan,” kata Ketua KPU Kabupaten Madiun Wahyudi saat acara sosialisasi pelaporan dana kampanye diikuti bakal pasangan calon serta partai politik, di Kantor KPU setempat, Rabu (7/2).

Wahyudi juga memastikan paslon yang sudah ditetapkan pada 12 Februari nanti akan gagal mengikuti hajatan Pilkada, jika hingga batas waktu ditetapkan tak kunjung menyerahkan laporan dana kampanye serta rekening khusus. ‘’Otomatis tidak dapat mengikuti tahapan pilkada (pemilihan kepala daerah) selanjutnya,’’ katanya.

Sementara itu, Divisi Hukum KPU Kabupaten Madiun Anwar Soleh Azarkoni, SH. menjelaskan bahwa jenis pelaporan dana kampanye yang transparan dan akuntabel itu diantaranya, LADK (Laporan Awal Dana Kampanye), LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) dan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye).

“Dasar hukum pelaporan dana kampanye diatur dalam PKPU No 5 Tahun 2017. Untuk pembukaan rekening khusus dilakukan bersama oleh parpol/gabungan parpol dan salah satu dari pasangan calon,” jelas Anwar.

Sedangkan pembatasan sumbangan dana kampanye untuk pasangan calon dari parpol/gabungan parpol sesuai PKPU No 5 Tahun 2017, untuk parpol dan atau gabungan parpol ditetapkan Rp 750 juta setiap parpol. Kemudian dari perseorangan sebesar Rp 75 juta, kelompok Rp 750 juta dan dari Badan hukum swasta Rp 750 juta. “Sumber dana kampanye terdiri dari uang, barang dan jasa,” tambahnya.

Reporter: Juremi

Editor: Achmad Saichu

Facebook Comments
Follow Us

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz