KPK Tetapkan Bupati dan Plt Kadinkes Jombang Tersangka

Jombang, koranmemo.com-Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang  sebagai tersangka.

Keduanya terjerat kasus dugaan penerimaan suap berkaitan dengan jabatan tertentu di pemerintahan setempat, sesuai dengan rilis resmi KPK melalui website www.kpk.go.id.

“Penyidik menetapkan 2 tersangka yaitu diduga sebagai pemberi IS (Inna Silestyowati) selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan penerima NSW (Nyono Suharli Wihandoko) Bupati Jombang 2013-2018,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya dalam sebuah tayangan video di website tersebut, Minggu (4/2).

Laode juga menybutkan jika IS memberikan uang kepada Nyono agar diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan definitif. Sementara uang disebut berasal dari titipan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang.

“Diduga pemberian uang dari IS ke NSW agar Bupati menetapkannya sebagai kepala dinas definitif, karena dia saat ini masih pelaksana tugas,” urai Syarif.

Lalu dari mana sumber suap tersebut? Syarif menyebut jika dana berasal dari hasil pungutan liar (pungli) perizinan pelayanan kesehatan di puskesmas. Total ada 34 puskesmas yang dipungut untuk mengumpulkan dana. Hasil pengumpulan sejak Juni tahun kemarin mencapai Rp 434 juta.

“Dari dana yang terkumpul itu kemudian diserahkan oleh Inna Silestyanti kepada Nyono Suhari secara bertahap, yakni sebesar Rp 200 juta pada Desember 2017 dan belakangan Rp 50 juta untuk membayar iklan kampanye media di Jombang,” paparnya

Atas perbuatannya, Bupati Jombang periode 2013-2018 itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Sedangkan Inna disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tandasnya.

Sementara, pasca penetapan status tersangka terhadap Nyono Suharli Wihandoko, lima parpol koalisi pendukung, yakni Golkar, PKB, PKS, NasDem dan PAN, langsung menggelar jumpa pers di kantor DPC PKB di Jl Laksda Adi Sucipto Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kota, Minggu (4/2) petang.

Juru bicara sekaligus Ketua DPC PKB Jombang, Mas’ud Zuremi menyatakan, jika seluruh partai politik pengusung Nyono Suharli Wihandoko – Subaidi Muchtar menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Untuk itu kelima parpol masih solid mendung pencalonan tersebut.

“Kami melihat, dalam PKPU Nomor 3 tahun 2017 pasal 78 dan 79 bahwasannya pasangan calon atau salah satunya, bisa diganti hanya karena dua hal, yakni berhalangan tetap yaitu berhalangan tetap karena meninggal dunia dan sakit permanen. Yang kedua adalah adalah setelah memerima keputusan pengadilan yang tetap. Maka dari itu sampai saat ini kami yakin mendung pencalonan Nyono – Subaidi,”pungkas Mas’ud.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Timur. Kali ini, dalam OTT tersebut, KPK menangkap Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Jombang.

Reporter: Agung Pamungkas

Editor: Achmad Saichu

 

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.