KPK Sambangi Kantor BPN, Terkait Aset Bupati Taufiq?

Nganjuk, koranmemo.com – Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendatangi Kabupaten Nganjuk untuk kesekian kalinya. Sasaran komisi anti rasuah dalam operasi kali ini adalah kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Nganjuk, Selasa (30/1) siang.

Maryono, petugas keamanan kantor ATR/BPN Kabupaten Nganjuk, mengatakan  tim dari KPK sudah memasuki kantornya sejak siang. Menurutnya, tim KPK hanya bilang mau menemui Purwanto selaku Kasi HHP (Hubungan Hukum Pertanahan). “Tadi datang saat jam makan siang,” ujarnya.

Maryono menambahkan, tim KPK diantar menemui Purwanto ke ruang kerja, akan tetapi karena Purwanto tidak ada di ruangan, akhirnya tim KPK diantar ke ruang kerja Yuswanto selaku Kepala Kantor (Kakan) ATR/BPN.

Hingga pukul 16.55 WIB, tim anti rasuah baru meninggalkan kantor BPN yang berada di Jalan Dermojoyo Nomor 26 Nganjuk. Sebanyak 6 orang tim KPK tampak keluar dari kantor BPN dengan membawa sebuah koper besar warna biru dan masing masing membawa tas ransel. Tim diantara menggunakan 2 unit mobil Kijang Innova warna hitam, nopol AD 9090 PK dan AE 1175 EQ menuju ke arah timur.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak BPN Nganjuk, terkait kedatangan dan tujuan tim KPK ke kantornya. Pegawai maupun Kepala Kantor ATR/BPN, Yuswanto, belum bersedia menemui sejumlah awak media yang sejak tadi menunggu di depan. “Pak Kakan sudah pulang,” ujar salah satu pegawai perempuan di aula ruang pelayanan.

Sedangkan Sulistyo, asisten pribadi Yuswanto (Kepala Kantor ATR/BPN Nganjuk) mengirim pesan singkat (sms) kepada security Maryono, yang berisi tidak bersedianya kepala ATR/BPN Nganjuk memberikan konfirmasi kepada awak media.

“Satu pintu saja, pak Kakan tidak mau dikonfirmasi. Besok saja menemui bagian informasi,” pungkas Maryono.

Belum diketahui secara pasti, kedatangan tim KPK ke kantor BPN Nganjuk. Namun beredar rumor, kedatangan KPK ke kantor BPN terkait dua versi, yakni Pelaksanaan program Prona atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta terkait kasus yang menjerat mantan Bupati Nganjuk Drs.Taufiqurrahman, yang kini menjadi tahanan KPK.

Hal ini cukup beralasan, sebab Program Prona dari BPN dalam pelaksanaannya memang sarat penyimpangan sejak beberapa tahun terakhir. Sedangkan mantan Bupati Taufiq, hingga kini KPK masih terus menelusuri sejumlah aset yang diduga milik mantan Bupati Taufiq di wilayah Nganjuk.

Reporter: Andik Sukaca

Editor: Achmad Saichu
Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.