Kontraktor Nakal Terancam Diblacklist

Trenggalek, koranmemo.com – Kontraktor nakal terancam diblacklist. Inventarisasi catatan buku hitam ini dilakukan sebagai evaluasi molornya pengerjaan sejumlah proyek strategis. Keputusan ini diambil pasca evaluasi pelaksanaan proyek-proyek di tahun 2018 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek bersama Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Trenggalek.

Berdasarkan hasil evaluasi menemukan sejumlah pengerjaan proyek pembangunan tidak sesuai kesepakatan waktu pengerjaan. Molornya waktu pelaksanaan pengerjaan ini disebabkan banyak faktor. Namun yang mendominasi molornya pengerjaan itu adalah praktik pinjam bendera perusahaan. Kedepan Pemkab Trenggalek akan lebih selektif saat proses lelang.

“Kalau yang menang itu satu orang terus kemudian membangun beberapa kegiatan, bagaimana (enggak molor,red). Kemudian harga rendah dan track record enggak bagus, nah yang kayak begitu-begitu kami sudah mulai tahu,” kata plt Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin saat dikonfirmasi, Rabu (8/5).

Umumnya para kontraktor nakal ini hanya satu entitas namun memiliki banyak bendera untuk memenangkan proses lelang proyek. Pemkab telah memberikan catatan kepada sedikitnya tiga perusahaan kontraktor yang sering bermasalah, serta evaluasi kepada mitra kerja. Padahal berdasarkan evaluasi pengerjaan proyek di tahun lalu, mayoritas proyek yang dikerjakan tidak membutuhkan spesifikasi yang rumit.

“Ketika ada garapan banyak mereka bingung mencari sub penggarap dan segala macam. Akhirnya alatnya dipakai disini dulu, kemudian di tempat lain. Akhirnya pekerjaan nggak terkawal dengan bagus sehingga banyak yang molor-molor,” kata Mas Ipin sapaan akrabnya.

Mas Ipin meminta Unit Layanan Pengadaan (ULP) lebih selektif dalam proses lelang sehingga molornya pengerjaan proyek oleh kontraktor nakal tidak terulang. Misalnya tidak memenangkan kontraktor yang menawarkan harga hingga terjun bebas. Kemudian tidak melampirkan syarat rumit mengikuti lelang sehingga banyak kontraktor bisa mengikuti lelang.

“Kalau banyak yang ikut menawar kan bagus. Artinya bagus bisa bersaing dari segi kualitas jika nanti dikaji ulang dan sebagainya. Kalau kita lihat (proyek 2018,red) bentuk bangunan sederhana, harusnya enggak sampai molor,” kata Mas Ipin sembari meminta penggunaan material lokal untuk mendukung Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Trenggalek.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Trenggalek, Lulus Mustofa mengatakan, terdapat beberapa poin penting yang menjadi cacatan untuk dievaluasi. Misalnya soal ketaatan proses pengerjaan proyek sehingga tidak sampai molor. Mayoritas menurutnya proses pengerjaan proyek yang molor adalah santai diawal kemudian ngebut menjelang batas akhir kontrak.

“Karena tahun kemarin ada yang seperti itu. Akhirnya kecontalan cari tenaga tambahan ya susah, sedangkan waktu sudah mepet, belum lagi kendala cuaca, medan, bahan baku dan lain sebagainya. Tahun ini terkait dengan time schedule lebih ditaati pelaksanaannya,” ujarnya usai rapat evaluasi.

Nantinya dalam pendampingan yang dilakukan, TP4D juga melibatkan tim ahli yang akan menelaah secara detail proyek pengadaan fisik. Pelibatan tim ahli akan dilakukan mulai tahun ini. Misalnya pembangunan fisik Gedung Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), kantor Kejaksaan, Kantor Kecamatan Dongko dan beberapa proyek pembangunan lainnya.

“Untuk proyek fisik kami akan ajak tim ahli yang kaitannya dengan pekerjaan fisik. Dari segi keahliannya sesuai bidangnya. Kalau sekedar lihat pembangunan sesuai perencanaan atau tidak kami sudah biasa. Tapi seperti uji laboratorium, kan butuh ahlinya,” pungkasnya.

Reporter Angga Prasetya
Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date