Komnas HAM Minta Ada Penyelesaian Menyeluruh Dampak Lumpur Lapindo

Sidoarjo, koranmemo.com – Dampak bencana lumpur panas Sidoarjo hingga sekarang belum teratasi. Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) meminta ada penyelesaian secara menyeluruh atas dampak luapan lumpur panas di area Sumur Banjar Panji l milik Lapindo Brantas Inc. di Renokenongo Porong.

Wakil Ketua Komnas HAM Muhammad Nur Khoiron menyatakan, masih banyak  hal yang belum diselesaikan sepenuhnya oleh negara dan perusahaan berdasarkan prinsip dan norma HAM terhadap korban dan warga terdampak bencana lumpur di Sidoarjo.

“Selama 11 tahun upaya penanggulangan lumpur dan penyelesaian masalah bencana lumpur di Sidoarjo belum teratasi, tindakan tegas dan upaya efektif berdasarkan prinsip norma HAM juga terabaikan,” terangnya di gedung Paripurna DPRD Sidoarjo, Jumat, (21/7/2017).

Di dalam dialog tersebut, Muhammad Nur Khoiron mengungkapkan secara langsung atas laporan terkait pengumpulan semua pengaduan di Jakarta.

“Berdasarkan UU 39/2009, bukan hanya mekanisme upaya pemulihan dari segi HAM saja, namun juga ditentukan melalui ganti rugi atau jual beli yang masih belum selesai dan masih banyak tuntutan selain dari warga juga dari pihak perusahaan yang terkena dampak,” paparnya.

H. Sungkono, seorang pengusaha rokok dan kerajinan tas serta koper yang menjadi korban bencana lumpur panas ini mengungkapkan, merasa tidak adanya keadilan dan haknya terabaikan. “Apapun namanya, ini perampasan hak karena negara tidak melaksanakan putusan MK,” ujarnya.

Kerugian aset Anggota DPR RI asal Dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) dari bencana ini ditafsir hingga Rp 700 miliar. Ia juga berharap pemerintah tak mengabaikan putusan MK tersebut. Sebab putusan itu tidak membeda-bedakan antara warga atau pengusaha. “Ini (soal ganti rugi pengusaha) harus diperhatikan. Kalau tidak, ya pelanggaran HAM,” tandasnya dengan

Dialog terkait hasil laporan audit HAM atas tanggung jawab negara dan perusahaan dalam upaya pemulihan korban lumpur Lapindo Tahun 2016-2017 di gedung Paripurna DPRD Sidoarjo juga dihadiri perwakilan warga korban lumpur Lapindo, Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) serta dinas terkait dari Pemkab Sidoarjo, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD).

Reporter: Yudhi Ardian
Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.