Komisi V DPR RI Prihatin Masalah Korban Lumpur Lapindo Yang Tak Kunjung Usai

Sidoarjo, koranmemo.com – Permasalahan sosial korban lumpur panas lapindo yang tak kunjung terselesaikan membuat Komisi V DPR RI prihatin. Sebanyak 16 Anggota komisi V DPR-RI, PPLS, Kementerian PU-PR, perwakilan Pemprov Jatim, Pansus Lumpur dan puluhan warga (Korban) dari kalangan Pengusaha menggelar pertemuan di Gedung DPRD Kab. Sidoarjo.

Dengan kondisi tersebut warga (korban) dari kalangan pengusahan yang mendapatkan ganti rugi meminta kejelasan nasibnya kepada PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

Ketua Tim Komisi V, Sigit Soesiantomo, menjelaskan agenda kunjungan kerja kali ini adalah kelanjutan atas hasil keputusan intern di Komisi V pada 30 Agustus lalu. Sebelumnya, Pansus DPRD Kabupaten Sidoarjo juga melakukan pertemuan di Jakarta pada 18 Mei 2017 lalu.

“Setelah pertemuan itu, kami usulkan ke pimpinan DPR RI agar permasalahan sosial atas bencana luapan lumpur ini bisa terselesaikan. Artinya diselesaikan secara komprehensif. Bukan lagi parsial seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Sigit.

Dikatakan, nantinya akan dilakukan hearing di DPR RI bersama kementerian PU-PR. Selain itu di internal Komisi V juga akan memberikan laporan agar masalah bencana sosial ini cepat ada jalan keluarnya.

Sementara itu, anggota Komisi V dapil Jatim I, H. Sungkono mengatakan permasalahan sosial korban lumpur panas ini tak kunjung terselesaikan. Uang ganti rugi terhadap korban yang berada di peta area terdampak seharusnya sudah terbayarkan.

“Memang, Pihak MLJ sendiri kurang begitu memperhatikan. Terbukti sampai 12 tahun ini, mereka tidak memberikan progres yang bagus dalam hal ganti rugi,” kata Sungkono.

Menurutnya, langkah pemerintah hingga saat ini hanya mengandalkan kesimpulan-kesimpulan. Namun tidak memberikan jalan keluar yang pasti. “Harusnya pemerintah tanggap. Ini juga persoalan warga. Kalau mau diganti rugi, jangan sampai ditunda-tunda. Kasihan mereka,” tegasnya.

Dalam persoalan ini, lanjut Sungkono, merupakan persoalan hukum. Bencana luapan lumpur yang terjadi di Sidoarjo pada 2006 silam bukan bencana murni. Pihaknya berharap ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam bencana tersebut dan memberikan punishment yang keras kepada yang melanggar nantinya.

“Begini jadinya kalau persoalan hukum dibawa-bawa ke ranah politik. Ini bukan bencana murni. Makanya, kami khawatir jika mereka dihadapkan pada korporasi tidak akan terbayarkan,” tegasnya

Dari hasil pertemuan ini Sungkono berharap pemerintah memberikan langkah kongkrit untuk membantu para korban dalam hal ganti rugi. Misal, dana talangan yang dikucurkan dari APBN atau mendesak pihak MLJ untuk memberikan ganti rugi.

“Dalam waktu dekat, kami akan melakukan pertemuan dengan seluruh stakeholder di pusat untuk membahas ini lebih serius lagi. Mudah-mudahan ada jalan keluar,” harapnya.

Reporter: Yudhi Ardian

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.