Komisi III Rekomendasikan Raport Evaluasi Bagi Kontraktor Nakal

Trenggalek, koranmemo.com – Komisi III DPRD Trenggalek meminta penindakan tegas kepada kontraktor nakal. Hal ini berkaca pada molornya pengerjaan sejumlah proyek strategis di tahun 2018 berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Trenggalek bersama Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek.

Molornya waktu pelaksanaan pengerjaan ini disebabkan banyak faktor. Namun yang mendominasi molornya pengerjaan itu adalah praktik pinjam bendera perusahaan. Kedepan, komisi yang juga membidangi masalah infrastruktur meminta Pemkab Trenggalek lebih selektif saat proses lelang. Umumnya para kontraktor nakal ini hanya satu entitas namun memiliki banyak bendera untuk memenangkan proses lelang proyek.

“Satu CV kadang nyekel beberapa pekerjaan. Dibawa ke sana kemari, alatnya itu lho, numpak- numpuk. Akhir Desember semuanya (banyak,red) numpuk, tahun kemarin juga seperti itu,” kata M Hadi Ketua Komisi III DPRD Trenggalek kepada koranmemo.comsaat dikonfirmasi, sembari menyebut imbas molornya pengerjaan sejumlah proyek strategis.

Komisi III mendukung Pemda menerapkan sanksi tegas kepada kontraktor nakal seperti memasukkan dalam catatan buku hitam atau blacklist sehingga kedepannya tidak bisa mengikuti lelang sampai batas waktu yang ditentukan. Rekanan atau mitra kerja yang sudah masuk catatan buku hitam tidak bisa mengikuti lelang selama dua tahun pasca penetapan sanksi.

“Kami mendukung untuk diblacklist. Bahkan ada teman-teman rekanan yang pekerjaannya tidak rampung, walaupun menyisakan pekerjaan sedikit-sedikit harus dievaluasi dan dinilai,” kata M Hadi.

Terlebih saat ini proses lelang harus melalui serangkaian kajian banyak pihak. Diantaranya adalah keterlibatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bisa memberikan rekomendasi kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk tidak memenangkan rekanan yang dinilai mempunyai riwayat buruk. Seperti tidak konsistensi merampungkan  proyek tepat waktu.

“Sebelum ada Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan atau jasa pemerintah seolah-olah mutlak di ULP. Jadi ULP sendiri ketika sudah (ada, red) penawaran rendah sekalipun sulit untuk menghindari akhirnya dimenangkan. Sekarang PPK mempunyai kewenangan lebih, bisa tidak menerima hasil yang sudah disampaikan ULP. PPK sekarang sudah bisa menyeleksi walaupun tidak seperti di ULP,” jelasnya.

Meskipun demikian, praktik di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Sebab, lanjut M Hadi pemerintah tidak mampu berbuat banyak andai kata ada kontraktor nakal yang lolos administrasi peserta lelang jika tidak memiliki data yang kuat. Oleh sebab itu kalangan legislatif merekomendasikan adanya raport penilaian kepada rekanan yang sering bermasalah.

“Ketika administrasi dimasukkan dan memenuhi syarat, kadang yo repot. Yo iku anunya (permasalahannya, red) Mudah-mudahan sudah hafal ULP. Iki grup sana numpak-numpuk nyilih jeneng, mudah-mudahan lebih cermat lagi. Bukan asing lagi.

Raport evaluasi rekanan itu penting dilakukan sebagai dasar pemblacklisan. Barometer penilaian ini sebagai dasar menentukan kelaikan rekanan untuk mengikuti lelang agar realisasi pengerjaan tepat sasaran. Informasi yang dihimpun, sedikitnya sebanyak lima proyek strategis terpaksa lelang ulang karena berdasarkan ketentuan belum ada rekanan yang memenuhi persyaratan.

“Sudah saya sampaikan. OPD harus punya raportnya rekanan itu, termasuk nama PT atau CV dan orangnya siapa harus punya raport. Kalau Trenggalek belum. Jadi untuk menilai rekanan yang sudah pernah mengerjakan itu. Dievaluasi, diberi nilai dengan parameter yang disepakati,” pungkasnya. (adv/DPRD Trenggalek)

Reporter Angga Prasetya

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date