Ketua DPRD Kabupaten Madiun Y Ristu Nugroho menyerahkan 21 rekomendasi kepada Bupati Muhtarom Madiun untuk ditindaklanjuti | Koran Memo

Informasi dan Berita Koran Memo Seputar Kediri Nganjuk Kertosono Pare Blitar Tulungagung Trenggalek Madiun |

lkpj dprd madiunDPRD Kabupaten Madiun memberikan 21 rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) ’copy paste’ Bupati Madiun tahun anggaran 2013 dalam rapat paripurna DPRD, kemarin (14/5). Paling menonjol, soal tingginya angka putus sekolah (droup out/DO) dan buruknya pelayanan kesehatan bagi warga miskin.

Panitia Khusus (Pansus) mengevaluasi kinerja pemerintahan Bupati Madiun Muhtarom.  Dalam urusan pendidikan, angka anak putus sekolah SD/MI mencapai 50 persen. SLTP/MTs 12,50 persen dan untuk SLTA/SMK mencapai 43,15 persen dibanding tahun 2012 lalu.

Bahkan, terjadi penurunan angka partisipasi murni dan partisipasi kasar pada setiap jenjang pendidikan dibandingkan tahun 2012 lalu. Sedangkan, realisasi program managemen pelayanan untuk Akademi Komunitas (AKA) sebanyak satu paket, dinilai kurang tepat, karena eksistensi dan kelembagaan AK belum jelas.

“Perlunya peran aktif menekan angka DO anak sekolah. Sedangkan pada AKA kami minta, agar hal itu dikaji secara mendalam,” ujar Ketua Pansus DPRD Kabupaten Madiun Sarwo Edi, kemarin (14/5)

Dijelaskan, urusan kesehatan pada program Jamkeskama dan sejenisnya. Di tahun 2013, DPRD menemukan program yang diberikan oleh Pemkab Madiun kepada warga miskin secara gratis dan ditanggung Negara, tidak diimbangi dengan pelayanan kepada masyarakat.

”Masih ditemukan adanya warga yang mestinya dirawat, tapi dipulangkan sebelum waktunya. Bahkan, selama ini banyak keluhan warga miskin terkait mahalnya biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan. Sehingga, mereka mengaku sulit memperoleh akses layanan yang tersedia.

Dewan merekomendasikan adanya peningkatan pelayanan dan penanganan kepada warga miskin. Dan yang tidak terdaftar pada program Jamkeskama dilayani melalui program Jamkesda dan bias berobat serta menempati ruang Kelas III serta dibebaskan dari semua biaya.

Sedangkan pada urusan pekerjaan umum. Di tahun 2013 DPRD menemukan adanya kualitas bangunan fisik rendah mengakibatkan umur bangunan tidak bisa bertahan lama. Karena lemahnya pengawasan. ”Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya agar membuat program peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas nelalui rekruitmen, pelatihan dan bimbingan teknis,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab Madiun harus berani membuat regulasi yang jelas bagi rekanan yang ternyata pekerjaannya tidak bagus. Regulai tentang teguran, peringatan hingga sanksi tegas. “Yang pada pokoknya, 21 rekomendasi DPRD ini merupakan usulan yang harus ditindaklanjuti seluruhnya oleh Pemkab Madiun,” tandasnya. (jur/**).

Follow Untuk Berita Up to Date