Kepala DLH Diperiksa Kejaksaan Terkait Kasus Dana Sampah

Madiun, koranmemo.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun memeriksa Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun Bambang Brasianto, terkait kasus dugaan korupsi dana operasional dan pengelolaan sampah tahun 2017 sebesar Rp 2 miliar.

Pantauan di gedung Kejari Mejayan, Bambang tiba di Kantor Kejaksaan pukul 09.30 wib dan langsung berada di ruang staf Pidana Khusus (Pidsus). Dia terlihat membolak-balik berkas yang berada di depannya. Hingga pukul 12.00 WIB, Bambang baru keluar dari ruangan untuk beristirahat.

Dikonfirmasi wartawan, Bambang mengaku tak tahu menahu adanya dugaan penyelewengan dana operasional tersebut. Dia juga tak menyerahkan berkas pengelolaan sampah di tahun 2017 itu. Berkas yang diserahkan hanya berisi tupoksinya sebagai kadin.

‘’Belum ditanya seputar itu. Hanya menunjukkan dokumen seputar tupoksi (tugas pokok dan fungsi) saya sebagai Kadin (kepala dinas),’’ katanya.

Dijelaskan, dalam pengelolaan sampah di DLH selama ini melibatkan pihak ketiga. Yakni untuk mengolah sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Kaliabu. Sampah yang terkumpul setiap harinya itu ditimbun, diuruk dan diratakan dengan alat berat agar tidak mebngeluarkan aroma yang menyengat.Termasuk pembelian alat-alat yang digunakan untuk mengelola sampah dengan metode sanitary landfill tersebut. ‘’Kami memang melibatkan pihak ketiga untuk mengelola sampah itu,’’ paparnya.

Dalam kesempatan itu, Kejaksaan juga memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rori Priambodo. Dia dicecar 7 pertanyaan  oleh staf intelijen.‘’Pertanyaannya general. Bagaimana pola pencairan dana itu,’’ jelasnya.

Diakui Rori, jaksa juga menanyakan pencairan dana yang dilakukan DLH tahun lalu. Yakni untuk program pengelolaan sampah. Ada sekitar tujuh kegiatan yang di-handle oleh DLH pada tahun lalu. Namun, Rori enggan bicara lebih banyak saat ditanya berapa anggaran yang sudah dicairkan oleh DLH tersebut. Dia segera pergi dari kantor kejaksaan. ‘’Untuk program apa dan kegiatan apa dana itu dicairkan,’’ jelasnya.

Setidaknya ada 6 pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Madiun yang dipanggil oleh pihak kejaksaan Senin (7/5). Dua PNS berada di ruang intelijen dan empat lainnya di ruang pidsus. Pemanggilan tersebut merupakan kali ketiga.

Sebelumnya, pihak kejaksaan juga telah melakukan pemanggilan sejak Kamis-Jumat (3-4/5) lalu. Total, sudah 10 PNS yang dipanggil. Ada yang baru pertama kali dipanggil, ada pula yang pernah dipanggil sebelumnya. ‘’Hanya sebatas klarifikasi,’’ jelas Kasi Pidsus Kejari Mejayan bayu Novriandinata.

Para PNS yang dipanggil itu mereka yang terlibat dalam pengelolaan sampah tahun lalu. Mulai kadin, kabid, kasi, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) hingga panitia penerima hasil pekerjaan, pelaksana yang mengerjakan kegiatan pengelolaan sampah tersebut. Juga, rekanan yang ikut daftar untuk mengajukan penawaran pada pengelolaan sampah tersebut.

 ‘’Ini menindaklanjuti laporan masyarakat. Belum ada status dari pihak yang kami panggil karena sifatnya hanya klarifikasi,’’ ujar Kasi Pidsus Kejari Mejayan Bayu Novriandinata.

Reporter: Juremi

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date