Kelompok Buruh Jombang Demo Usung 11 Tuntutan

Jombang, koranmemo.com – Puluhan orang yang merupakan kelompok buruh dari GSBI Jombang, menggelar aksi demo di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemerintah Kabupaten Jombang di Jalan Wahid Hasyim 175 Jombang, Jumat (12/10). Aksi mereka ini sebagai respon terhadap pertemuan IMF dengan Bank Dunia 2018 di Bali.

Pengamatan wartawan, dengan membawa poster bernada penolakan terhadap IMF, para buruh melakukan orasi di depan pagar kantor. Beberapa perwakilan diantaranya melakukan pertemuan dengan pihak Disnakertrans dengan pengawalan otoritas keamanan setempat.

Dalam aksi ini, setidaknya ada 11 tuntutan yang disuarakan buruh. Pertama mereka meminta dihentikannya penjajahan IMF -WB  (world bank) melalui skema hutang dan investasi. Tuntutan kedua yakni, pembatalan paket kebijakan ekonomi jilid 1-16 karena menyengsarakan buruh, kaum tani dan lapisan rakyat lainnya. Ke tiga tolak kenaikan iuran premi BPJS, berikan pelayanan BPJS yang bermutu, layak dan memadai dan cabut UU SJSN dan BPJS. Ke empat,  hentikan politik upah murah dan perampasan upah, cabut PP 78 Tahun 2015 tetang pengupahan, cabut Kepmen 231 tahun 2003 tentang tata cara pengupahan minimum, cabut Inpres No 9 tahun 2013. Tuntutan ke 5 hentikan PHK dalam bentuk apapun dan hapuskan sistem kerja kontrak jangka pendek (PKWT), outsourching dan pemagangan. Tuntuan ke 6 cabut SK Menteri Perindustrian no 626 tahun 2012 tenteng penetapan 38 industri dan 10 kawasan industri sebagai objek vital nasional dan Permenaker No 8 tahun 2016 tentang pembentukan forum serikat buruh. Ke 7, hentikan semua bentuk pengekangan kebebesan berserikat. Tuntutan ke 8 turunkan harga kebutuhan pokok sesuai tingkat pendapatan masyarakat. Tunturan ke 9 penyediaan lapangan pekerjaan secara merata. Tuntutan ke 10 hentikan segara bentuk monopoli dan penggusuran terhadap rakyat  Tuntutan ke 11, tolak land reform palsu, jalankan land reform sejati dan industrialisasi nasional.

“GSBI sebagai organisasi yang punya garis politik anti 3 musuh rakyat, seperti kapitalis monopoli asing/imperealisme, feodalisme dan kapitalis birokrat. Sehingga kami menolak pertemuan IMF-WB di Bali,” kata Muhammad Munadi (40) salah satu orator.

Padahal, menurut Munadi, sepak terjang IMF sendiri selama ini gagal dalam mengentaskan kemiskinan terhadap negara-negara yang notabene menjadi ‘pasiennya’.

“Karena semua pinjaman nantinya juga berbunga. Sedangkan kekhawatiran kami membawa dampak pada sisi pengupahan. Dampak ke buruh akan terjadi ketika perusahaan mendapat tekanan dari pemerintah atau negara. Setelah itu terjadi, siapa lagi yang ganti ditekan perusahaan kalau bukan buruh seperti kami,” ujarnya.

Sementara, Kepala Disnakertrans Pemkab Jombang Heru Widjajanto menanggapi aksi buruh mengatakan, ada 11 poin tuntutan yang disampaikan para buruh. Namun salah satu poin yakni penolakan kegiatan di Bali karena buruh merasa keberadaan IMF hanya merugikan negara. Sebab negara akan terjebak melakukan pemenuhan kebutuhan dengan dana pinjaman.

“Harapan teman-teman ini bagimana negara bisa mandiri. Namun kami sampaikan jika pemerintah pusat sudah melakukan berbagai upaya dan kajian menghemat keuangan negara ,” ujar Heru kepada wartawan usai pertemuan dengan perwakilian buruh.

Reporter: Agung Pamungkas

Editor: Della Cahaya

Follow Untuk Berita Up to Date