Kasus Pungli, Kades Kragan Gedangan & PNS Dinas Perizinan Sidoarjo Ditahan

Sidoarjo, koranmemo.com – Penyidik Unit Tipikor Polresta Sidoarjo melimpahkan dua kasus dugaan pungutan liar (Pungli) ke Kejari Sidoarjo, Kamis (26/7/2018).

Perkara pertama, Fathur Rohman, Kepala Desa Kragan, Kecamatan Gedangan dan untuk perkara kedua, Achmad Anwar, PNS yang berdinas di Dinas Perizinan Kabupaten Sidoarjo.

Kanit Tipikor Satreskrim Polresta Sidoarjo, Iptu Hari Siswanto ketika di Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengatakan, berkas kedua perkara sudah dinyatakan lengkap.

“Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), kedua tersangka langsung kami limpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU),” terangnya disela-sela pemeriksaan berkas, Kamis, (26/07/2018).

Setelah diperiksa selama sekitar 4 jam di ruangan seksi Pidana Khusus Kejari Sidoarjo. Keduanya keluar sekitar pukul 13.43 WIB.

Dengan mengenakan rompi warna merah bertuliskan tahanan Kejari Sidoarjo kedua terdakwa terlihat lesu.

Perkara pungli yang menjerat Kades Kragan bermula adanya ‘K’ yang membeli tanah sekitar 300 M2. Tanah tersebut disepakati dengan nilai uang kurang lebih Rp 350 juta.

Dari pembelian tersebut, pihak desa disebut melakukan proses administrasi. “Nah, Desa minta biaya sebesar 5 persen atau sekitar Rp15 Juta,” terang Hari.

Namun, imbuh Hari, pembeli tidak sepakat dengan nilai tersebut. Calon pembeli hanya mampu memberi uang sebesar Rp 4 juta.

Fathur Rohman tetap ngotot. Ia berdalih hal seperti ini sudah umum. Menurutnya, fee yang seharusnya diberikan dari pembeli untuk desa lain.

Korban akhirnya menaikan tawaran menjadi Rp 6 juta. Namun Kades yang baru menjabat itupun masih ngotot enggan memproses administrasi bila fee tidak diberikan.

Kades pun lalu menurunkan permintaan fee menjadi Rp 12,5 juta. Korban  merasa butuh, agar persoalan administrasi tanah itu selesai, akhirnya terpaksa memberikan uang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening pribadi Kades Kragan.

“Setelah itu, pihak korban akhirnya melapor ke Polresta Sidoarjo atas kejadian itu,” tambah Hari.

Sedangkan perkara kedua adalah Achmad Anwar (55), PNS yang berdinas di Dinas Perizinan (Sekarang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu) ditangkap ketika sedang melakukan pungli pengurusan perizinan di tempatnya bekerja.

Total pungli untuk proses permudahan izin itu senilai Rp 6,7 juta. Atas perbuatannya, keduanya dijerat dengan pasal 11 dan atau 12 huruf E UU Tindak Pidana Korupsi.

“Keduanya hari ini langsung kami tahan,” ucap Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo, Adi Hardnato. Menurutnya, ketika penyidikan di Polresta Sidoarjo keduanya tidak dilakukan penahanan.

“Ketika di sini langsung kami tahan, pertimbangan penahanan karena penuntut umum takut terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Pertimbangan kita juga dari perbuatannya bukan dari barang buktinya,” ungkap dia.

Selain melakukan penahanan, lanjut Adi, pihaknya juga menunjuk sejumlah jaksa senior untuk menyidangkan kasus tersebut. Untuk Fathur Rohman, tiga jaksa penuntut umum yang ditunjuk yaitu, Rosidah SH beserta dua jaksa lainnya.

“Sedangkan untuk yang terdakwa Achmad Anwar jaksa yang ditunjuk untuk menyidangkan yaitu Wido Utomo beserta dua jaksa lainnya,” ungkap dia.

Meski demikian, dalam waktu dekat berkas kedua terdakwa itu akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Sidoarjo. “Segera nanti akan dilimpahkan,” tutupnya.

Reporter Yudhi Ardian

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date