Kasus Jual Beli Jabatan: Sering Jawab “Lupa”, Bupati Nganjuk  Bantah Keterangan Anak Buahnya

Sidoarjo, koranmemo.com Tersangka Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, dihadirkan dalam sidang kasus dugaan jual beli jabatan. Dengan agenda sidang pemberian keterangan dengan terdakwa Suwandi (Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ngronggot) dan Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan, Nganjuk), di pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya di jalam Juanda Sidaorjo, Senin, (12/2/2018).

Dalam keterangan di bawah sumpahnya, Taufiqurrahman, hampir semua pertanyaan yang diajukan terdakwa dibantahnya. Tidak hanya itu, dirinya juga sering menjawab dengan kalimat “lupa”.

Seperti di agenda sidang-sidang sebelumnya, Bupati dua periode ini juga selain melontarkan jawaban “lupa”, kalimat “tidak tahu” pun keluar saat dicerca beberapa pertanyaan oleh jaksa penuntut umum, pengacara terdakwa dan majelis hakim.

”Tidak apa-apa apabila saksi (Taufiq) mengatakan “tidak tahu”, “tidak pernah”, atau “lupa”. Itu hak saksi. Sudah ada keterangan dari saksi-saksi yang lain dan keterangan itu saling bersesuaian,” kata ketua majelis hakim, I Wayan Sosiawan.

Bahkan, beberapa keterangan dari suami sekretaris daerah Kabupaten Jombang itu menyebutkan jika dirinya tidak pernah meminta atau menyuruh Suwandi dan Ibnu Hajar untuk mengumpulkan uang dan tidak mengakui pertemuan mereka.

Suwandi dan Ibnu Hajar ditangkap KPK di Jakarta, 25 Oktober 2017, dalam operasi tangkap tangan bersama Taufiqurrahman, Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Muhammad Bisri, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Harjanto. Saat itu, KPK menemukan uang tunai Rp 298 juta yang diduga hasil jual beli jabatan.

Dalam sidang terungkap, setiap orang yang akan mengisi jabatan tertentu di Kabupaten Nganjuk harus menyetorkan sejumlah uang kepada bupati melalui orang-orang kepercayaan.

Ibnu, misalnya, pernah diminta menyediakan uang Rp 100 juta oleh Taufiq pada April 2017. Uang itu digunakan untuk keperluan acara di Yogyakarta. Ibnu pun menelepon Harjanto dan memintanya menyediakan uang Rp 100 juta, tetapi terkumpul hanya Rp 80 juta. Uang dikumpulkan dari iuran kepala seksi, kepala bidang, dan perusahaan rekanan Dinas Lingkungan Hidup.

Sementara Suwandi pernah menerima uang dari Muhammad Bisri Rp 200 juta. Uang itu dikumpulkan dari sembilan pegawai yang akan dimutasi. Dalam sidang terungkap, pengisian jabatan struktural di Pemkab Nganjuk tidak sesuai prosedur.

Reporter: Yudhi Ardian

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.