Kasus E- Rapor, Hanya Satu Sekolah yang Tidak Dipolisikan?

Madiun, koranmemo.com – Dari 56 SDN di Kota Madiun, hanya SDN 1 Manguharjo yang selamat dari laporan rekanan ke polisi atas kasus pengadaan aplikasi berbasis teknologi elektronik rapor (e-rapor). Lantaran, sekolah tersebut  telah membayar kepada PT. Sky Tech Asia (PT. STA) selaku penyedia jasa e-rapor.

Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 1 Manguharjo, Heri Sudarto mengakui hal itu. Ia berani membayar kepada penyedia jasa lantaran telah menandatanggani purchase order (PO) pada 7 Februari 2017 lalu.

Apalagi didukung dengan imbauan Dindik pada tahun 2016 lalu untuk menganggarkan program tersebut pada APBD 2017. “Memang akhir 2016 diimbau untuk menganggarkan sesuai pagu sekolah masing-masing. Apalagi pelatihan dan sosialisasi dari Dindik juga sudah,” katanya.

Program itu, lanjut Heri Sudarto, sebenarnya bernama lisensi mocrosoft. Di dalamnya berisi mengenai e-rapor. Selain itu, di dalam program tersebut juga memuat berbagai aplikasi tambahan seperti mocrosoft, windows dan office semua versi.

“Sebenarnya bukan e-rapor. E-rapor itu fasilitas tambahan. Sebenarnya programnya kan lisensi dari mocrosoft. Linsensinya ini yang penting untuk legalitas aplikasi,’ tuturnya.

Dia membenarkan, aplikasi memang sudah terpasang di sekolahnya. Namun belum dapat difungsikan lantaran masih menunggu linsensi dari mocrosoft. “Sebenarnya (aplikasi ini,red) memang dibutuhkan didunia pendidikan,”tandasnya.

Diketahui, Satreskrim Polres Madiun Kota telah menerima pengaduan dari rekanan atas kasus aplikasi e-Rapor senilai Rp. 2,4 miliar untuk 56 SD dan 14 SMPN, yang bersumber APBD 2017. Teradu adalah 55 kepala sekolah (Kepsek) tingkat dasar se-Kota Madiun.

Sedianya, setiap sekolahan mendapatkan jatah Rp 35 juta untuk aplikasi e-Rapor. Rekanan diduga dari PT. Sky Tech Asia (PT. STA) pun ditunjuk untuk mengerjakannya, dan telah selesai akhir bulan Desember 2017. Dan aplikasi itu sudah terpasang.

Para Kepsek berdalih takut membayar lantaran proyek tersebut diduga sengaja dipecah-pecah oleh pihak tertentu, agar dapat ditentukan pemenangnya tanpa harus melalui lelang. “Masih sebatas pengaduan dari pihak pengadu. Saat ini masih kita dalami,” kata Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Logos Bintoro, Senin (15/1).

Reporter: M. Adi Saputra/Juremi

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.