Kadiknas Sebut Perlu Perbup untuk Terapkan Pendidikan Karakter

Blitar, koranmemo.com – Dunia pendidikan di Indonesia saat ini masih dibingungkan dengan adanya wacana untuk mewajibkan sekolah hingga delapan jam dalam sehari. Bahkan beberapa sekolah di Indonesia sudah menerapkanya, tidak terkecuali di Kabupaten Blitar.

Wacana ini membuat polemik di lingkungan pendidik, bahkan orang tua murid. Sebab, dikhawatirkan delapan jam sekolah dapat merenggut pendidikan lainnya, seperti pendidikan agama yang selama ini sudah berjalan di masyarakat.

Bahkan, untuk menyelesaikan polemik ini, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 mengenai Pendidikan Karakter. Dalam Perpres ini tak ada lagi aturan yang mewajibkan sekolah hingga delapan jam dalam sehari. Sehingga sekolah bisa memilih menerapkan 5 hari atau 6 hari sekolah dalam seminggu.

Untuk menindaklanjuti Perpres ini beberapa elemen terkait di Kabupaten Blitar, diantaranya MUI, lembaga-lembaga Ormas seperti NU, Muhammadiyah, dan LDII, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kemenag Kabupaten Blitar, dan seluruh pengurus madrasah diniyah menggelar diskusi yang difasilitasi DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (22/03) siang.

Ketua MUI Kabupaten Blitar, KH Ahmad Zamrodji mengatakan, pihaknya memahami bahwa Perpres itu untuk menentukan lima atau eman hari sekolah adalah lembaga pendidikan. Sedangkan pemerintah daerah tidak punya kewenangan. Namun dalam menerapkan lima hari sekolah harus memenuhi persyaratan tertentu, diantaranya harus mendapat persetujuan tokoh agama, wali murid, serta harus tersedia guru yang mengajar tentang penguatan karakter.

“Kalau lembaga sekolah tidak bisa memenuhi ketentuan, maka pastinya tidak boleh menggunakan lima hari sekolah dan harus menerapkan enam hari sekolah,” ujarnya,” Kamis (22/03).

Untuk menyelesaikan polemik ini, pihaknya mengundang kepada seluruh penyelenggara pendidikan untuk duduk bersama dan menyelesaikan masalah ini agar tidak terjadi konflik di masyarakat.

Dijelaskannya, dalam hearing disepakati bahwa dalam mengelola pendidikan karakter secara tajam di lingkungan sekolah, perlu ada regulasi untuk memayungi yang paling cepat agar bisa dilaksanakan, yaitu Peraturan Bupat (Perbup). Menurutnya, kalau Perda prosesnya terlalu panjang, padahal kebutuhannya mendesak. “Hasilnya kita semuanya sepakat mendorong Bupati Blitar untuk membuat Perbup,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumarjaka mengatakan, awalnya diskusi ini membahas implementasi Perpres terkait pendidikan karakter. Namun akhirnya diskusi itu berkembang, dan mengarah terhadap dampak yang terjadi pada masyarakat, keluarga, dan sekolah. Sehingga mengerucut untuk mendorong Bupati agar menerbitkan Perbup tentang pendidikan karakter.

“Perbup ini nanti akan membahas karakter secara kesuluhan, tidak hanya pelajar namun juga masyarakat. Selain itu Perpres turunannya mesti harus ada, yaitu Perbup,” ungkap Budi.

Budi menambahkan, berdasarkan data yang dimilikinya, ada 5 SD di Kabupaten Blitar yang menerapkan 5 hari sekolah dari jumlah total 649 SD, baik swasta maupun negeri. Sedangkan tingkat SMP, ada 17 sekolah yang sudah menerapkan 5 hari sekolah, dari total jumlah keseluruhan 125 SMP negeri maupun swasta.(adv/diknas)

Reporter: M. Robby

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date