Kades tak Tanda Tangan, Calon Pengantin Gagal Nikah

Lamongan, koranmemo.com РSepasang calon pengantin di Lamongan terancam batal menikah di hari yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua keluarga mempelai. Lantaran kepala desa (kades) tempat mempelai perempuan tinggal, enggan memberikan surat rekomendasi desa sebagai persyaratan nikah.

Padahal proses pelaksanaan akad nikah pasangan calon pengantin yakni Dewi Purnamasari (22), warga Desa Bulumargi dan Ragil Bagus (25), warga Desa Tritunggal, Kecamatan Babat rencananya akan menikah pada 18 Agustus 2018.Mujari, orang tua Dewi Purnamasari mengaku sudah dua kali meminta tanda tangan berkas rekomendasi persyaratan nikah kepada Kepala Desa Bulumargi, Trimo Hadi Saputro. Namun, yang bersangkutan menolak memberikan tanda tangan pada berkas persyaratan nikah anaknya.

“Alasan tidak mau tanda tangan itu, karena kakeknya (mempelai perempuan) dianggap telah melaporkan kasus penggelapan raskin hingga berujung ke bui,” terang Mujari saat dikonfirmasi awak media, Senin(06/08).

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat, Lamongan, M Kholid menyebutkan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh para warga yang hendak menikah diantaranya surat N1, N2, dan N4 yang harus ditanda tangani pihak kepala desa kedua mempelai.”Aturannya yang tanda tangan harus Kepala Desa, Lurah atau Pejabat sepadan lainnya. Jadi, selain itu tidak bisa kita terima dan kita tidak bisa menikahkan,” jawab M Kholid, saat dikonfirmasi diruangannya.

Sebagaimana diketahui saat ini, Trimo Hadi Saputro, Kepala Desa Bulumargi, merupakan tersangka kasus penggelapan Raskin yang kini berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lamongan menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Lamongan menunggu putusan inkracht Pengadilan Tipikor.

Ditahannya Kepala Desa Bulumargi yang menjadi tersangka penggelapan Raskin membuat kelancaran pelayanan di Desa Bulumargi, Kecamatan Babat, terganggu, sebab belum ada pejabat sementara atau pelaksana tugas yang menggantikan kewenangan Kepala Desa Bulumargi.

Terkait persoalan tersebut, Ketua Pengurus Cabang Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) Lamongan, Nihrul Baihaqi Al Haidar mengatakan jika kepala desa tidak mau menandatangani berkas atau surat layanan kepada masyarakat maka bisa diperkarakan ke pihak hukum. Karena Apa yang dilakukan itu bisa dikategorikan menghambat pelayanan desa yang sudah menjadi hak masyarakat.

“Dia sudah melanggar Undang Undang nomor 6 tentang desa pasal 28 terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, dan sanksi terberatnya adalah pemberhentian,” terang Pengacara muda yang akrab dipanggil Gus Irul ini.

Reporter Suprapto
Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date