Kabupaten/Kota Kediri Masih Kekurangan Guru PNS untuk SMA/SMK

Kediri, koranmemo.com – Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jawa Timur wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, menilai jumlah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajar di Kota dan Kabupaten Kediri masih belum cukup. Pasalnya, guru PNS yang pensiun mencapai 200 orang sehingga masih perlu penambahan guru PNS di sekolah.

Kepala Cabdindik Provinsi Jawa Timur wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, Sumiarso, sebelumnya, jumlah guru PNS baik di Kota dan Kabupaten Kediri tercatat sebanyak 1.600 orang.  Namun ada pengurangan jumlah guru PNS sebanyak 200 orang karena sudah memasuki masa pensiun. Dengan demikian, untuk saat ini jumlah guru PNS baik di Kota maupun Kabupaten Kediri, tercatat sekitar 1.400 orang.

Jumlah tersebut masih dinilai belum mencukupi, karena untuk jenjang SMA sederajat, jumlah rombongan belajar (rombel) di satu sekolah berkisar 10 sampai 11 rombel. Jadi, untuk mencukupi jumlah guru sehingga kegiatan belajar mengajar (KBM) berjalan dengan baik, maka pihak sekolah mengangkat guru tidak tetap (GTT).

Cabdindik mencatat, GTT di Kota dan Kabupaten Kediri setidaknya ada lebih dari 300 orang. Untuk masalah pembiayaan, sementara ini sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan sekolah harus memperhatikan surat pertanggungjawaban (SPJ) sehingga rincian penggunaan dana BOS dapat diketahui dengan jelas.

Selain GTT, ternyata sekolah masih perlu manambahkan Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk membantu proses administrasi sekolah. Tidak hanya masalah keuangan, namun juga masalah surat ataupun keperluan operasioal sekolah lainnya. Untuk PTT, sementara ini Cabdindik mencatat ada 800 orang lebih.

Sumiarso mengatakan, mengenai permasalahan pendidikan di Kediri, Cabdindik sudah melakukan koordinasi dengan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur. “Tanggal 7 lalu Ketua Komisi E DPRD Jatim datang dan itu menjadi kesempatan kami untuk menyampaikan permasalahan pendidikan di sini,” ucapnya, Minggu (11/8).

Sumiarso berharap, koordinasi yang dilakukan Cabdindik dengan Komisi E DPRD Jatim, dapat menjadi jembatan dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada pemerintah pusat sehingga mendapat jalan ke luar dalam waktu dekat.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu
Editor : Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date