Jelang Pilwali Malang, Pemasangan APK Harus Melalui BP2D

Share this :

Malang, koranmemo.com – Pemasangan alat peraga kampanye (APK)  calon wali kota dan calon wakil wali kota Malang pada gelaran pemilihan wali kota (Pilwali) Malang 2018 harus seizin Pemkot Malang melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D). Pemasang APKdari partai politik tetap diharuskan mengajukan permohonan ke BP2D untuk ditetapkan SKPD (surat ketetapan pajak daerah) atas pajak reklamenya.

Ade Herawanto, Kepala BP2D Kota Malang, mengatakan masa kampanye menjadi salah satu tahapan yang dilalui jelang Pilkada 2018 bulan Juni mendatang. Masing-masing Tim Sukses (Timses) Pasangan Calon (Paslon) tentunya akan bersaing mengenalkan calon yang mereka usung melalui media reklame yang berupa banner, spanduk hingga baliho. “Walaupun dikecualikan sebagai objek pajak reklame, mereka tetap dikenakan biaya jaminan bongkar (jambong),” ujarnya, Rabu (14/2).

Pemasang APK juga diharuskan mengajukan permohonan ke BP2D untuk ditetapkan SKPD atas pajak reklamenya. Itu sebagai dasar perhitungan besaran jumlah jambong yang harus dibayarkan. “Hal ini menindaklanjuti hasil rapat Desk Pilkada, 22 Januari 2018 yang membahas teknis pemasangan APK dan alat peraga sosialisasi (APS) di masa kampanye Pilkada 2018,” ungkapnya.

Sementara, reklame yang menurut ketentuan tidak dikenakan Pajak Reklame, tetap diharuskan membayar uang jaminan bongkar sesuai dengan objek reklame yang dipasang. Akan tetapi, pada Rabu (14/2) diagendakan pernyataan bersama oleh Timses Paslon untuk membongkar sendiri reklame mereka sehingga sudah bersih saat masa tenang jelang pencoblosan.

Untuk timses yang membongkar sendiri reklamenya, pengambilan uang jambong dapat dilakukan di Bendahara Pengeluaran Uang Jambong. “Namun apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya masa izin pemasangan reklame tidak membongkar sendiri, maka uang jambong tidak dapat diambil,” paparnya.

Ditambahkan, penertiban reklame begitu masa izinnya habis penting untuk segera dilakukan, hal itu demi menjaga keindahan dan estetika kota dan mengingat juga banyaknya masyarakat umum yang bukan warga Kota Malang dan tidak ikut dalam pesta demokrasi Pilkada bulan Juni mendatang. Sehingga harus dihormati hak-haknya dalam menikmati kenyamanan saat berada di Kota Malang.

Rerporter: Yudha Kriswanto

Editor: Achmad Saichu

Facebook Comments
Follow Us

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz