Jelang Pilpres, Mendagri: Kepala Daerah Dukung Capres Tertentu Boleh Saja, tapi…

Jakarta, koranmemo.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan dalam berkampanye, yang dijadikan pedoman adalah aturan teknis yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aturan KPU yang mesti ditaati baik itu oleh calon presiden, calon wakil presiden maupun tim sukses masing-masing pasangan calon.

Mendagri mengatakan itu menanggapi polemik boleh tidaknya  berkampanye di pesantren, sekolah atau di kampus. Ia sendiri sebagai pribadi berpendapat, kalau untuk sosialisasi tentang pemahaman yang terkait dengan  pemilihan umum, tidak masalah mengungkapkan itu di lingkungan dunia pendidikan.

“Karena bagaimana pun, banyak santri, siswa dan mahasiswa yang sudah punya hak pilih. Tentunya mereka harus diberi pemahaman yang utuh terutama untuk mendorong  partisipasinya di pemilihan nanti. Enggak ada masalah. Sekolah-sekolah, pondok pesantren kan punya hak pilih saya kira sosialisasi pemilu tidak ada masalah,” ujarnya.

Tapi kalau kemudian KPU misalnya melarang capres dan cawapres berkampanye di lingkungan pendidikan seperti pesantren, sekolah dan perguruan tinggi, tentu harus dihormati. Bagaimana pun, KPU adalah lembaga yang diberi mandat oleh UU menyelenggarakan pemilihan. Termasuk mengatur teknis tahapan kampanye yang dituangkan dalam peraturan KPU. “Pemerintah pun enggak bisa intervensi semua harus taat,  harus tunduk sebagaimana yang diatur oleh KPU,” ujarnya.

Dalam wawancara tersebut, Mendagri juga sempat ditanya soal deklarasi kepala daerah yang mendukung capres tertentu. Menjawab itu, Tjahjo mengatakan, kepala daerah mendukung capres tertentu tidak ada masalah. “Tapi harus tetap taat aturan. Dan jangan sampai melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena bagaimana pun, menurut aturan ASN harus netral. Itu yang harus dijaga. Kalau kepala daerah deklarasi (mendukung capres)  boleh- boleh saja. Tapi jangan mengajak ASN,” katanya.

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date